Dua Kali Tentara Bubarkan Nobar Pesta Babi di Ternate

LPMMantra—Nonton bareng  (Nobar) film “Pesta Babi” karya Dandhy Laksono  yang di gelar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Khairun (Unkhair) kembali dibubarkan TNI, pada Selasa malam (12/5/2026). 

Upaya pembubaran film dokumenter Watchdog yang berlangsung di Gedung UKM Unkhair itu, bermula saat pihak security kampus datang ke lokasi. Kedatangan para security disebut hanya untuk mengambil dokumentasi kegiatan. Namun,  setelah itu, security kembali datang yang  kedua kalinya bersama satu anggota TNI.

 Kehadiran anggota TNI memicu perdebatan panjang antara peserta nobar dengan pihak security kampus dan anggota TNI. Pasca perdebatan berlangsung, kegiatan nobar akhirnya dihentikan sekitar  pukul 22.56 WIT.

Pembubaran nobar Pesta Babi  di Ternate ini bukan kali pertama. Sebelumnya agenda nobar film karya Whatsdog yang selenggarakan AJI Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) di Benteng Oranje Ternate Jumat malam  juga dibubarkan aparat TNI. Pembubaran nobar Pesta Babi itu dipimpin langsung oleh Dandim 1501 Ternate Letkol Inf Jani Setiadi. 

Jani  bersama sejumlah personel TNI mendatangi lokasi dan meminta pemutaran dihentikan. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, yang sebelumnya memberikan izin penggunaan lokasi, serta Sekretaris SIEJ, Ikram Salim, kemudian dipanggil untuk berkoordinasi dengan aparat.

Meski dalam dialog itu, panitia menjelaskan bahwa film Pesta Babi berkaitan dengan isu lingkungan dan memiliki relevansi dengan berbagai persoalan ekologis di Halmahera yang selama ini menjadi perhatian jurnalis lingkungan.

Namun aparat tetap meminta pemutaran dihentikan dengan alasan isi poster dan film dianggap sensitif serta berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat. Aparat juga mengaku menerima penolakan dari sebagian warga di wilayah Gamalama terhadap pemutaran film tersebut.

Setelah negosiasi berlangsung, aparat meminta agenda nobar dihentikan dan kegiatan hanya diperbolehkan dilanjutkan dalam bentuk diskusi. Sekitar pukul 23.00 WIT, setelah dialog panjang antara peserta dan aparat, pemutaran film akhirnya resmi dihentikan. 

Ketua Umum KAFRAPALA Unkhair, Asriati La Abu, menyebut tidak ada tindakan kekerasan dalam peristiwa pembubaran nobar tersebut. Meski begitu, ia  menilai kehadiran anggota TNI dalam kegiatan di area kampus merupakan bentuk intimidasi dan ancaman terhadap kebebasan mahasiswa dalam berekspresi serta berdiskusi.

“Kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan memperoleh ilmu pengetahuan tanpa intimidasi dalam bentuk apa pun,” tegasnya melalui keterangan pers, Rabu (13/5/2026). 

Sementara itu, upaya membubarkan Nobar Film “Pesta Babi” di Unkhair ini mendapatkan kecaman  BEM Unkhair. BEM Unkhair menilai  pembubaran nobar di kampus tersebut melampaui wewenang TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU)  Nomor 3 Tahun 2025 Tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. 

“Menghentikan  ruang aktivitas kemahasiswaan yang berlangsung damai, mencederai prinsip supremasi sipil dan penghormatan terhadap otonomi kampus,” tegas Presiden BEM Unkhair, Muhammad Fatahuddin, Rabu (13/5/2026). 

Ia menekankan, kampus sebagai ruang belajar dan diskusi tidak sepantasnya ada upaya pembubaran agendanya  oleh TNI. 

“Kami menolak keras segala bentuk pembubaran kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh aparat TNI tanpa dasar hukum yang jelas,” tukasnya. 

Ia mendesak  ada perhatian khusus dari pihak rektorat, guna melindungi civitas akademika dari tindakan aparat di luar kewenangannya serta mengajak masyarakat sipil dan akademisi untuk terus mengawal agar kampus tetap menjadi ruang yang bebas dari intervensi militer.

Mengapa TNI Takut Film Pesta Babi Ditonton?

Film Pesta Babi mendokumentasikan proyek pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Mappi. Dokumenter itu memperlihatkan bagaimana proyek pembangunan tersebut berdampak terhadap ruang hidup masyarakat adat, lingkungan, serta memunculkan persoalan kemanusiaan di Tanah Papua, akibat dari kebijakan pengiriman militer secara besar-besaran di Papua.

Film tersebut diawali dengan adegan masyarakat adat Suku Awyu di Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, memanggul batang kayu besar dan menancapkannya sebagai salib merah. Adegan tersebut kemudian dikontraskan dengan dokumentasi pembabatan hutan besar-besaran yang dikawal aparat militer di wilayah adat Suku Malind, Awyu, dan Muyu di Merauke, Boven Digoel, hingga Mappi.

Selain menyoroti pembukaan hutan dan ekspansi industri, film ini juga mengulas bagaimana proyek serupa telah dijalankan sejak era Presiden Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo, namun dinilai gagal menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat Papua.

Film dokumenter garapan Dandhy Laksono tersebut pun mengungkap bagaimana Presiden Prabowo menjalankan proyek swasembada pangan dan energi, dengan melibatkan aparat negara secara besar-besaran terutama TNI. Bahkan keterlibatan TNI dalam mengamankan proyek yang digadang-gadang bakal mendorong transisi energi itu. Namun dibalik rencana besar itu, warga adat Papua tersisih dan lahan adatnya juga dicaplok TNI untuk pembangunan batalyon, guna mengamankan proyek nasional tersebut. 

Pesta Babi juga memperlihatkan makna hutan bagi masyarakat adat Papua melalui dokumentasi upacara Awon Atatbon atau pesta babi yang digelar oleh Wilem Wungim Kimko di tanah adat marga Kimko Jinipjo dan Kimko Metemko di Kabupaten Boven Digoel pada 2025. Upacara tersebut disebut dipersiapkan selama 10 tahun dengan mengandalkan hasil hutan adat.