Press "Enter" to skip to content

Dukungan bagi Korban DO Unkhair: Tetap Berjuang untuk Demokrasi Kampus

Suara dukungan untuk Arbi, Ikra, Fahyudi dan Fahrul sebagai korban Drop Out (DO) Unkhair masih terus menggema di jalanan dan lingkungan kampus. Empati ini disuarakan oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai elemen organisasi yang tersebar di Indonesia. Hingga memasuki sidang ke-15 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon, Maluku, pada Selasa (1/9), dukungan itu masih saja mengalir di berbagai daerah.

Di Kota Ternate, Maluku Utara, ekspresi dukungan itu juga disuarakan oleh mahasiswa yang tergabung pada Aliansi Pro Demokrasi Kampus (ALDEM) dengan melakukan aksi di depan Kampus B Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Selasa (1/9/20). Aksi ini merupakan sikap merespon jalannya persidangan 4 mahasiswa Unkhair yang sudah memasuki sidang ke-15 di PTUN Ambon dengan agenda pemeriksaan keterangan prinsipal atau para korban DO.

“Hari ini seruan aksi secara nasional. Bukan saja di Kota Ternate, tapi juga ada di beberapa daerah. Seperti Ambon, Semarang, Malang dan beberapa kota lainya”, tutur Ridwan Lipantara. Ia merupakan kordinator aksi AlDEM.

“Pada hari ini [1 September 2020] merupakan sidang agenda terakhir pembuktiaan dengan agenda sidang pemeriksaan keterangan prinsipal atau para korban DO. Sehingga secara nasional kami menyerukan untuk buat seruan merespon persoalan ini”, tambah Ridwan, kepada mantra.

Tak hanya di Ternate. Protes mahasiswa menyoal kasus Drop Out di Unkhair juga berlangsung di Depan Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) tepat di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Puluhan mahasiswa itu membagi selebaran yang memuat isu Drop Out serta dukungan mereka terhadap korban DO Unkhair. Diketahui, kelompok mahasiswa ini adalah gabungan dari Organisasi Pembebasan Kolektif Kota Makassar, Komunal Makassar, dan PMIII Rayon FAI UMI.

“Rektor UNKHAIR harus segera mencabut Surat Keputusan drop out Nomor 1860/UN44/KP/2019, dan mengembalikan fungsi kampus sebagai ruang untuk kebebasan berpendapat dan berpikir,” ujar Athul, Kordinator Aksi, seperti dilansir trotoar.id, Selasa (1/9/2020).

Drop Out 4 Mahasiswa Unkhair

Sebagaimana yang sudah diberitakan, kasus DO empat mahasiswa Unkhair ini berpangkal pada keterlibatan keempatnya di aksi damai memperingati “Hari Kemerdekaan Papua”, pada Senin 2 Desember 2019 di Depan Kampus Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate.

Merujuk aksi itu, Rektor Unkhair Husen Alting mengeluarkan Surat Keputusan Drop Out dengan nomor 1860/UN44/KP/2019 tertanggal 12 Desember 2019. Saat itu, keempat korban DO pun diberhentikan tanpa dikonfirmasi lebih dulu. Keputusan Drop Out ini didasarkan pada pada Surat Rekomendasi Senat Unkhair nomor 64/UN 44/PW/2019 dan Surat Pemberitahuan Kapolres Ternate nomor B/528/XII/2019/ResTernate. Kedua surat tersebut terbit pada tanggal yang sama dengan keluarnya SK Rektor.

Selain itu, perbuatan ke-4 mahasiswa ini dianggap menyalahi misi Unkhair dan kode etik mahasiswa, sehingga diputuskan yang bersangkutan tidak lagi diberi kesempatan untuk melanjutkan studi di Unkhair. Mereka dianggap mencoret nama institusi, tidak mendukung pemerintah pada bidang keamanan dan bela negara, serta telah menyalahi kode etik kemahasiswaannya. Hal itu diungkapkan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unkhair, Syawal Abdul Ajid, di ruang kerjanya.

“Kami mengambil tindakan tegas karena satu; sudah mencoret nama institusi. Kedua, tidak mendukung pemerintah di bidang keamanan dan bela negara, dan ketiga, sebagai mahasiswa, hal itu sudah keluar dari kode etik,” ungkap dia kepada mantra, Rabu (7 Januari 2020).

Oleh sejumlah praktisi hukum, langkah Unkhair yang memberi kebijakan Drop Out kepada Arbi M. Nur dan tiga rekannya dinilai sewenang-wenang serta cacat prosedural hukum. Nama-nama pegiat HAM seperti Haris Azhar, pun angkat bicara.

Di awal merebaknya isu Drop Out ini, Direktur Lokataru itu memberi komentar bahwa Unkhair tidak pantas men-DO mahasiswanya hanya karena ikut demo Papua. Ia menilai bahwa kampus sudah mulai menjadi agen kebangkitan Orde Baru yang otoriter.

“Kampus sudah mulai menjadi agen kebangkitan orba. Represif. Seolah-olah mau tegas, tapi ketegasan tersebut digunakan secara salah. Justru tidak mendidik” bilang Haris, Sabtu 26 Desember 2019.

Dijerat Pasal Makar

Belum habis menghadapi gejolak kasus Drop Out yang sedang berjalan di pengadilan, Arbi M. Nur harus menghadapi kenyataan dirinya yang kini dijerat pasal makar.

Informasi ini disampaikan oleh Tigor Hutapea, seorang pengacara publik di Papua Itu Kita. Ia menjelaskan bahwa Arbi disidik menggunakan pasal makar sejak awal penyidikan. Dijelaskan, Arbi mendapat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan nomor SPDP/48/VII/2020. Hal ini diketahui setelah Polres Ternate, pada 13 Juli 2020, mengirim SPDP tersebut ke Kejaksaan Negeri Ternate.

“Dalam surat tersebut, Arbi diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan atau kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam KUHP pasal 106 dan atau 160 dan atau 161 jo pasal 55 ayat 1,” kata Tigor, seperti dikutip di CNNIndonesia, Senin (20/7).

Sebelumnya, gelar unjukrasa meminta Rektor Unkhair untuk mencabut kembali SK DO tersebut sempat berujung ricuh. Dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2019 di Pelataran Rektorat Unkhair oleh Solidaritas Perjuangan Demokrasi Kampus (SPDK) Kota Ternate.

Aksi itu disambut dengan tindakan premanisme keamanan kampus. Setelahnya, SPDK mencatat 7 orang mahasiswa yang menjadi korban pemukulan sekuriti Unkhair. Setidaknya dilakukan 4 kali aksi di Unkhair paska SK DO keempat mahasiswa ini diluncurkan. Meski begitu, dukungan yang digaungkan untuk korban DO Unkhair terus disuarakan hingga saat ini.

__

Reporter: Arjun
Editor: Rian Husni


Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *