Press "Enter" to skip to content

Fakta Demo Omnibus Law di Ternate: Kericuhan Berujung Penangkapan Mahasiswa


Hari cukup panas. Kobaran api masih menyalak di barisan depan massa aksi yang sudah menggerumuti Kantor DPRD Kota Ternate sejak pagi itu, Kamis 8 Oktober 2020. Ribuan mahasiswa berduyun-duyun berdatangan dari bilangan Utara dan Selatan Kota Ternate. Terpantau selama perjalanan, massa aksi tampak memadati ruas jalan umum hingga memicu kemacetan. Sekitar pukul 11.00 WIT, gabungan mahasiswa dan kelompok cipayung ini mulai meneriakkan tuntutannya di Depan Kantor DPRD Kota Ternate di Kelurahan Kalumata, Ternate Selatan.

Sejumlah atraksi seperti tarian cakalele hingga salat jenazah yang digelar sebagai bentuk protes pun ditampilkan. Terdengar keriuhan di mana-mana. Dan berkali-kali, para orator menggemakan peringatan bahwa komando utama mereka berada di pengeras suara. Teriakan protes “DPR Goblok!”, sampai narasi “Turunkan Djokowi” mengemuka selama aksi tersebut dilangsungkan. Secara bergilir, orator-orator itu berganti menyampaikan pendapatnya di hadapan massa aksi.

Aparat kepolisian tampak melakukan penjagaan. Mereka membentuk pagar barisan untuk menghalau massa aksi yang nyaris menyerobot ke tangga gedung DPRD. Puluhan aparat kemanan ini digerakkan untuk melakukan penjagaan di Depan Kantor DPRD Kota Ternate, Kamis 8 Oktober 2020. Mereka mengawal jalannya demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang hingga kini menuai protes dari berbagai kalangan.

Tak hanya personil anggota kepolisian, penjagaan tersebut ditopang dengan dua mobil water cannon yang siap menyemburkan air ke massa aksi. Unjuk rasa tersebut sempat diwarnai kericuhan yang berlangsung sekitar 2 jam. Saat ricuh, berbagai adegan yang ditunjukkan aparat keamanan pun ditampilkan. Dari membubarkan massa aksi, menembakkan gas air mata, hingga melakukan penyisiran di ruas jalan dan menangkap para perusuh.

Ricuh di Dua Titik Aksi

Teriakan kepanikan menyeruak di tengah kerumunan mahasiswa. Tembakan gas air mata berdatangan dari arah Gedung DPRD Kota Ternate yang letaknya di dataran tinggi. Mahasiswa pun melawannya dengan melemparkan batu ke arah polisi. Tak lama, dua buah water cannon segera melesut turun ke arah kerumunan mahasiswa. Kericuhan terjadi antara mahasiswa dan pihak keamanan saat massa aksi memaksakan diri untuk masuk ke dalam Gedung DPRD, namun dihalang petugas keamanan. Aksi dorong pun terjadi. Seperti dipantau mantra, kericuhan terjadi pada sekitar pukul 14.35 WIT.

Selain Kantor DPRD, pusat kericuhan juga berlangsung di Gedung Wali Kota Ternate, di Titik Nol Jalan Revolusi, Ternate Tengah, siang itu. Up, mengaku menyesalkan tindakan polisi yang melakukan pemukulan terhadap rekan-rekannya. “Kami sangat mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Tindakan yang mereka lakukan sangat melanggar HAM dan mencederai kualitas demokrasi Indonesia” demikian kata Upi, mahasiswa yang memberi kesaksian bahwa rekan-rekannya dipukuli pada unjuk rasa yang berlangsung di Kantor Wali Kota Ternate, Kamis siang itu (8/10/20).

Pukul 15.57 WIT, polisi membubarkan massa aksi dengan menembakkan gas air mata, melakukan penangkapan, juga tindakan represif kepada sejumlah mahasiswa. Komite Aksi Bersama Kota Ternate menyebut sejumlah mahasiswa bahkan pingsan dan babak belur akibat kericuhan dan represifitas polisi tersebut. “Sampai pukul 17.03 WIT, massa aksi berusaha bertahan tapi terus dipukul mundur oleh polisi dengan tindakan represif. Massa kemudian kocar-kacir berusaha menghindari kejaran polisi”.

Sebanyak 28 mahasiswa yang ditangkap untuk dimintai keterangan. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Kabid Humas Polda Malut AKBP Ajip Rojikan. “yang kami amankan 28 peserta unjuk rasa dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan” kata Ajip. Dia menyebut ke-28 mahasiswa itu merupakan mahasiswa aktif di berbagai kampus di Ternate (dikutip di kieraha.com). Selain itu, ada 14 korban kericuhan yang mengalami luka-luka. Mereka terdiri dari 8 mahasiswa, 1 wartawan, dan 5 anggota polisi.

Setelah melewati masa penahanan di Polres Ternate selama 24 jam, 28 mahasiswa tersebut dibebaskan secara bersyarat, Jumat 9 Oktober 2020 pukul 19.30 WIT. Polisi memaksa para tahanan mahasiswa itu untuk menandatangani surat pernyataan bersalah. Padahal, sebagian dari mereka mengaku tidak melakukan pengrusakan fasilitas umum saat aksi berlangsung. Dalam rilisnya, Komite Aksi Bersama Kota Ternate menyayangkap sikap aparat keamanan tersebut.

“Padahal kawan-kawan yang ditangkap tidak terbukti melakukan tindakan semacam itu, mereka kebanyakan ditangkap karena berada tepat di depan barikade pasukan huru-hara saat terjadi ketegangan antara massa dan polisi” tulis Komite Aksi, dalam rilis yang diterima mantra, Sabtu (10/10/20). Tindakan aparat kepolisian yang melakukan pemukulan terhadap massa aksi, ini kemudian dikecam oleh Komite Aksi yang menghimpun berbagai elemen organisasi di Kota Ternate itu.

Sehari setelah aksi itu, Jumat, 9 Oktober 2020, konfersi pers pun digelar di Polres Ternate. Siang itu, Kabid Dokkes Polda Malut, Kombespol drg Subur, mengumumkan adanya peserta demonstrasi Omnibus Law yang reaktif rapid tes covid-19. Mereka adalah mahasiswa korban rusuh yang dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Ternate. Meski demikian, 5 mahasiswa itu dipulangkan dan menjalani isolasi di rumahnya masing-masing. Polisi juga melakukan tes rapid kepada 28 mahasiswa yang ditangkap. Hasilnya, 5 mahasiswa dinyatakan reaktif.

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *