Press "Enter" to skip to content

KontraS Desak Kapolri Hentikan Pemeriksaan Terhadap Aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Mendesak Kapolri menghentikan Pemeriksaan Terhadap Aktivis HAM Hariz Azhar dan Fatia Mulidiyanti pada, (01/11).

Pelaporan terhadap kedua aktivis HAM yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan, pemanggilan lanjutan kembali digelar oleh Polda Metro Jaya. Melalui surat, No. Spgl/X/RES.2.5/2022/Ditreskrimsus, tertanggal 1 November 2022.

KontraS menganggap pelaporan yang dilakukan oleh Luhut ini merupakan serangan yang sistematis terhadap kerja-kerja pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan dugaan kasus ini pihak kepolisian juga menjadi aktor utamanya.

Baca Juga:

“Sejak awal pelaporan yang dilakukan oleh Luhut merupakan bentuk serangan sistematis terhadap kerja pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Berlanjutnya proses kasus ini semakin menegaskan Kepolisian sebagai aktor utama yang memiliki andil besar dalam fenomena penyempitan ruang kebebasan sipil,” kata Kontras dalam rilisnya.

Proses hukum terhadap dua pembela HAM (sesuai dengan Surat Komnas HAM nomor 587/K-PMT/VII/2022) menjelaskan kebebasan berekspresi/berpendapat masih menjadi persoalan serius yang mesti dipahami oleh aparat penegak hukum.

“Langkah Polda Metro Jaya mengakomodir pelaporan Luhut Binsar Panjaitan semakin menunjukkan bahwa UU ITE merupakan produk hukum problematis karena merugikan bagi publik,” keterangan KontraS.

Sementara Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar mengatakan, proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam perkara ini bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

“Proses pemidanaan ini terkesan dipaksakan, mengingat terdapat beberapa kejanggalan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, antara lain sebagai berikut: penerapan pasal dalam penyidikan tidak memenuhi unsur pidana, proses penyidikan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam perkara ini melanggar SKB Pedoman Implementasi UU ITE,”ujarnya.

Rivanlee juga menuturkan bahwa SKB Tiga Menteri tentang Pedoman Implementasi UU ITE terdapat sejumlah pengecualian. Pengecualian yang tertuang dalam SKB Tiga Menteri tersebut antara lain adalah jika konten itu berisi penilaian, pendapat, hasil evaluasi, dan fakta lapangan bukan termasuk ke dalam delik pidana.

“Kami melihat keberlanjutan proses pemidanaan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti adalah serangan terhadap Pembela HAM praktik kriminalisasi yang berdampak luas pada kebebasan berekspresi/berpendapat publik” katanya.

Ia menambahkan, Keberlanjutan proses pemidanaan ini akan bertolak belakang dengan semangat untuk memperbaiki kepolisian di mata publik. Praktik pembungkaman dengan berbagai dasar hukum terhadap Pembela HAM tidak sejalan dengan komitmen restorative justice dalam penyelesaian kasus pidana dan transformasi Polri Presisi.

“Kepolisian seharusnya dapat lebih selektif dalam menindaklanjuti kasus dan secara cermat membedakan pencemaran nama baik dengan kritik publik sebagai bentuk pengawasan masyarakat sipil,” tandasnya.


Liputan : Rifal Tomahutu

Editor: Tim Redaksi

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *