Press "Enter" to skip to content

Mati Kutu Bem Unkhair di Hadapan SK DO Rektor

Kita sebenarnya mengharapkan Presiden Mahasiswa Unkhair, menjelma sebagai ‘Koboi’ yang akan turun saat kota sedang dalam keadaan kacau. Sang koboi akan membunuh para penjahat, membebaskan orang-orang yang disandera, setelah itu, ia akan kembali ke tempat asalnya.

Wabah dahsyat bobroknya wajah demokrasi bangsa ini mulai menyapu sudut-sudut kampus. Tak disangka, juga sangat pesat menjangkiti lembaga kemahasiswaan kita. Entah mengapa, entah bagaimana. Keadaan makin meresahkan saja.

Di tengah gempita demokrasi yang dihimpit tameng kekuasaan ini, krisis iklim demokrasi kampus justru digelontorkan dari sikap apatis penguasa lembaga kemahasiswaan. Sebuah stereotip pesimisme yang ideologis dan tak dapat dinegasikan dengan ruang dialogis.

Setidaknya, stigma publik tentang kampus adalah “Rumah Ilmiah” yang melayani diskursus rasionalitas, makin “Meredup” paska peristiwa Drop Out yang menimpa 4 orang mahasiswa di Unkhair (Universitas Khairun) Ternate. Parahnya lagi, tak ada kredo kebijakan perihal korban DO yang datang dari pikiran Zulfahmy Tuwow dan kawan-kawannya di Gedung PKM Unkhair.

Meski sudah berjanji di platform media online, pengurus BEM Unkhair hingga saat ini belum merealisasikan ruang dengar pendapat antara korban DO dan pihak universitas. Lembaga kemahasiswaan yang harusnya lebih heroistik di garda terdepan untuk memerhatikan masalah anggotanya, malah mengurung diri tanpa merasa buncah dengan perlawanan solidaritas untuk para korban.

Keadan-keadaan semacam ini tentu membuat kita meraup banyak kegelisahan saat melihat empat orang kawan sesama almamater itu berkali-kali menggelar aksi dan diberhentikan oleh keamanan kampus– juga bagaimana mereka direpresi oleh petugas keamanan kampus.

Kekejaman otoritas kampus rupanya mengkonstruk peran lembaga kemahasiswaan yang sebenarnya. Klaim atas ketidakhirauan pada kasus DO ini berlipatganda saat Bem Unkhair sibuk menghelat Festival Mahasiswa dan meninnggalkan tanggungjawab yang terhimpun di balik almamaternya.

Sebagian mahasiswa tampaknya tak peduli dan jarang membahasnya di Kantin, atau warung kopi seperti biasanya–yang menghidupi dunia intelektual mereka. Meski telah tampak secara gamblang ketidakadilan birokrasi kampus membijaki kasus ini, kekuatan mahasiswa justru tidak ditampilkan pada kancah pembungkaman demokrasi besar-besaran tersebut.

Mereka yang Diputuskan

Sepanjang November hingga Desember 2019, wajah demokrasi kampus di universitas ternama di Maluku Utara ini memang menjurus pada pediktean kebebasan berekspresi mahasiswa. Pembubaran aksi mimbar bebas hingga represifitas keamanan kampus yang diperintah untuk memberhentikan suara corong di lingkungan kampus berulangkali dilakukan dan telah menjadi tontonan wajib kita.

Pelarangan demonstrasi ini menyusul edaran Rektor Unkhair nomor 1860/UN44/KP/2019 yang melarang mahasiswa untuk mengeraskan suaranya di trotoar kampus. Hal ini disebut mengganggu ketertiban lingkungan kampus dan mahasiswa saat belajar.

12 Desember 2019. Kabar tak sedap itu menimpa Arbi, Ikra, Wahyudi dan Fahrul. Unkhair menjulurkan surat pemberhentian studi (SK DO) kepada empat mahasiswa ini dengan alasan ikut memperingati penentuan nasib sendiri bangsa West Papua pada 2 Desember 2019 di Depan Kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

Belum lama direpresi oleh gabungan TNI-POLRI pada aksi tersebut serta ditahan di Polres Ternate selama 24 Jam untuk diinterogasi, dua pekan kemudian, keempat mahasiswa ini dijerat pasal makar oleh Polres Ternate yang bekerjasama dengan Unkhair dan melakukan pemecatan terhadap mereka.

Meski begitu, Arbi dan kawan-kawan tampaknya tidak sendiri. Gabungan solidaritas yang menghimpun ratusan mahasiswa di Kota Ternate yang tergabung dalam SPDK (Solidaritas Perjuangan Demokrasi Kampus) menolak pemberhentian studi empat mahasiswa.

SPDK kemudian melangsungkan aksi unjukrasa di depan Rektorar Unkhair, Senin 30 Desember 2019. Aksi ini berujung ricuh dan tercatat tujuh (7) orang korban pemukulan yang dilakukan oleh satuan keamanan kampus (Satpam). Terhitung, sudah 4 kali aksi penuntutan pencabutan SK DO itu digelar. Pada 28-29 Januari 2020, aksi dilanjutkan dengan cara mogok makan dan bermalam di kampus.

Mati Kutu Presiden Mahasiswa

Pada 2 Januari 2020, sejumlah Pengurus BEM dan Dewan Penasehat Mahasiswa (DPM) Unkhair melakukan rapat pernyataan sikap terhadap kasus drop out. Dalam pernyataannya, Zulfahmy tidak mengakomodir demonstrasi sebagai jalan penyelesaian kasus tersebut. “Kita akan ambil langkah, tapi saya tidak mengiyakan demonstrasi” katanya (Halmaherapost.com).

Pernyataan tersebut, tentu dapat selaras dengan apa yang kita bayangkan. Afiliasi Presiden Mahasiswa Unkhair dengan birokrasi kampus begitu lekat. Paling tidak, seolah ‘Mati kutu’ menerima keadaan. Di era 50-an, organisasi mahasiswa (Ormawa) adalah bagian penting saat partai politik kian disetir oleh ‘kepentingan’ untuk menentukan arah bangsa Indonesia.

Demikian ormawa–sebagaimana fungsi dan perannya tidak hanya mengembangkan minat dan keilmuwan anggotanya dengan menggelar berbagai event dan parade yang penuh dengan euforia. Tapi juga mampu mempertanggungjawabkan tugas kemahasiswaan untuk memberantas ketidakadilan.

Kita sebenarnya mengharapkan Presiden Mahasiswa Unkhair, menjelma sebagai ‘Koboi’ yang akan turun saat kota sedang dalam keadaan kacau. Sang koboi akan membunuh para penjahat, membebaskan orang-orang yang disandera, setelah itu, ia akan kembali ke tempat asalnya. Namun, hingga kampus sedang dibombardir oleh ketidakadilan birokrat, sang Koboi itu tak berkutik sedikit pun.

Penulis: Rian Hidayat Husni, Mahasiswa Sastra Indonesia Unkhair.

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *