Ada sesuatu yang selalu ditakuti sang penguasa, yakni warganya yang mulai saling menemukan. Bukan sekadar berkumpul ataupun duduk bersama, melainkan menemukan bahwa keresahan mereka ternyata sama.
Di titik itulah negara atau lebih tepatnya otoritas yang merasa sedang menguasai mulai gusar. Karena selama rakyat tercerai-berai, menyendiri di kamar, fokus pada telepon genggam, dan tenggelam bersama algoritma diforum komentar, kekuasaan tersebut akan selalu aman.
Tetapi hari ini ketika semua orang mulai duduk melingkar, menonton bersama, lalu berbicara tentang hidup mereka: tentang ketidakadilan, negara yang menjauhkan diri dari rakyatnya, menciptakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar film. Hal tersebut adalah “kesadaran kolektif” – Inilah yang dibaca oleh Dandhy D. Laksono, Cypri Dale, sebagai sutradara dan tim pembuat film yang bertajuk: Pesta Babi: Kolonialisme di zaman kita.
Dokumenter produksi Watchdoc dan Ekspedisi Indonesia Baru menguak fakta bagaimana masyarakat adat di Papua melawan praktik kolonialisme terjadi di era modern, terutama melalui eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan negara dan korporasi.
Terdengar tidak asing, niche yang biasa kita temui diberbagai media sosial, dibaca pada artikel-artikel media massa dan pada platform mana pun. Namun, yang menjadi unik adalah bagaimana tim pembuat film ini memutuskan cara distribusi film dokumenter mereka.
Tidak melalui cara mainstream, bioskop, Youtube, maupun di festival film, tetapi satu-satunya syarat yang diberikan agar publik dapat mengakses film Pesta Babi adalah dengan mengadakan Nonton Bareng (Nobar) & Diskusi.
Kegiatan Nobar mulai dilakukan dan mulai tersebar di berbagai titik daerah di Indonesia, media sosial dipenuhi orang-orang yang mem-posting, mengulas, berkomentar tentang kegiatan nobar ini.
Berbagai komunitas mengusung tema diskusi yang disesuaikan dengan konteks dan persoalan kedaerahan. Namun, aktivitas nobar dan diskusi ini justru kerap dianggap problematis oleh sejumlah pihak dan mengalami pembubaran.
Di beberapa kesempatan, aparat bahkan membubarkan kegiatan dengan alasan poster, judul, maupun isi film dinilai mengandung unsur provokasi. Selain itu, persoalan izin kegiatan dan keamanan juga kerap dijadikan dasar pembubaran.
Penulis bersama beberapa kawan setidaknya pernah dua kali menghadiri kegiatan nobar di Kota Ternate, dan salah satunya dibubarkan langsung oleh aparat. Bahkan, seorang Dandim berpangkat kolonel turun langsung menghentikan kegiatan warga tersebut.
Penulis tidak akan mengulas film ini lebih jauh. Film tersebut memang penting, tetapi dalam konteks ini ia hanyalah pintu masuk. Yang lebih menarik justru cara ia didistribusikan yakni melalui nobar dan diskusi.
Orang-orang yang sebelumnya asing dipertemukan dalam satu ruang, mereka tertawa pada keresahan yang sama, marah pada kenyataan yang sama, dan gelisah terhadap masa depan yang sama.
Setelah layar dipadamkan, percakapan dimulai. Dari situlah lahir pertukaran pengalaman, pertanyaan, bahkan kritik yang sebelumnya hanya dipendam masing-masing.
Di titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar film. Nobar dan diskusi menghadirkan ruang kolektif yang memungkinkan orang saling menguji narasi resmi yang selama ini diterima begitu saja.
Propaganda bekerja paling efektif ketika manusia terisolasi, sedangkan diskusi memberi peluang bagi orang untuk saling memeriksa, meragukan, dan memahami ulang realitas yang mereka hadapi bersama.
Karena itu, pertanyaannya menjadi sederhana: mengapa kegiatan nobar harus dibubarkan?
Negara yang percaya diri pada legitimasi dan institusinya tidak akan takut pada karya seni maupun forum diskusi. Sebaliknya, kecurigaan berlebihan terhadap pertemuan warga sering kali menunjukkan kecemasan terhadap kemungkinan lahirnya solidaritas sosial.
Sebab ketika orang mulai berbicara dalam ruang yang sama, mereka tidak hanya berbagi keresahan, tetapi juga menyadari bahwa keresahan itu dialami secara kolektif. Dan bagi kekuasaan yang bertumpu pada rasa takut serta keterisolasian warga, solidaritas semacam itu selalu dipandang sebagai ancaman.
Pembubaran nobar tidak pernah benar-benar soal film. Film hanyalah pemantik dan yang ditakuti bukan layar proyektor, bukan speaker, bukan kursi plastik yang disusun seadanya di halaman rumah atau sudut kampus. Yang ditakuti adalah percakapan setelah film selesai.
Percakapan kecil yang tampak sederhana itu justru memiliki daya ledak politik yang luar biasa. Nobar telah berubah menjadi ruang publik—public sphere—tempat warga bertukar pengalaman, menyusun bahasa bersama atas penderitaan yang mereka alami. Dan di situlah letak masalahnya bagi sang otoriter.
Ruang publik semacam itu hari ini nyaris musnah dari kehidupan demokrasi kita. Media telah lama menjadi milik konglomerasi. Informasi diperdagangkan mengikuti kepentingan pemilik modal.
Algoritma media sosial bekerja bukan untuk mencerdaskan warga, tetapi untuk menjaga perhatian agar terus tersandera dalam banjir hiburan tanpa akhir.
Ditambah lagi dengan keberadaan buzzer politik yang bekerja mengubah diskusi publik menjadi arena kebisingan, kebenaran dikaburkan dan kritik dicurigai. Perbedaan pendapat diperlakukan sebagai ancaman keamanan.
Dalam keadaan seperti itu nobar menjadi berbahaya karena untuk pertama kalinya, warga kembali menemukan forum nyata di luar kendali layar digital.
Mereka bertemu manusia sesungguhnya, mendengar nada suara, ataupun bukan sekadar komentar anonim. Mereka mulai menyusun kesimpulan sendiri tanpa diarahkan trending topic. Dan kekuasaan mana pun selalu takut pada rakyat yang mampu berpikir bersama.
Di sinilah kita harus membaca pembubaran itu secara lebih jujur. Aparat mungkin datang dengan bahasa prosedur, izin, keamanan, atau ketertiban umum.
Tetapi di balik semua istilah administratif itu tersembunyi satu kecemasan besar: bagaimana jika rakyat mulai berpikir bersama? Bagaimana jika mereka mulai menyadari bahwa banyak masalah yang selama ini dianggap urusan pribadi ternyata merupakan persoalan struktural? Bagaimana jika setelah menonton mereka mulai bertanya: mengapa hidup makin sulit, mengapa ruang kritik makin sempit, mengapa negara terasa hadir begitu keras kepada rakyat kecil tetapi begitu lunak kepada pemilik kuasa dan modal? Itulah yang disebut kesadaran kolektif.
Maka, yang sesungguhnya dibubarkan bukan sekadar kegiatan menonton film, melainkan kemungkinan lahirnya pertanyaan-pertanyaan kritis dari ruang perjumpaan itu sendiri.
Pertanyaan semacam itu tidak muncul dari ketidaktahuan, tetapi dari percakapan, pertukaran pikiran, dan keberanian untuk mendengar pengalaman orang lain. Dari sana, orang mulai menyadari bahwa keresahan yang mereka alami ternyata tidak berdiri sendiri.
Setiap percakapan yang jujur selalu mengandung potensi lahirnya solidaritas. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar hampir tidak pernah dimulai dari individu yang terisolasi, melainkan dari pertemuan-pertemuan kecil: obrolan sederhana, diskusi panjang selepas menonton, atau forum-forum warga yang tampak biasa namun perlahan membentuk kesadaran bersama.
Karena itu, ketika sebuah kekuasaan mulai kehilangan legitimasi moralnya, ruang berkumpul sering kali menjadi sasaran pertama yang diawasi, dibatasi, atau bahkan dibubarkan.
Di situlah letak ketakutan terbesar kekuasaan.
Bukan filmnya. Tetapi “kita.”
“Kita” yang setelah menonton mulai berdiskusi: tentang industri ekstraktif di Halmahera, banjir di Sumatera, tentang hutan di Kalimantan yang harus berubah menjadi IKN, swasembada pangan di Papua.
Kita yang sebelumnya asing lalu menjadi saling mengenal. Kita yang mulai sadar bahwa rasa marah ini bukan halusinasi individual. Bahwa ada pola yang sedang bekerja. Bahwa ada sistem yang membuat rakyat terus-menerus diposisikan hanya sebagai penonton dalam negaranya sendiri.
Kekuasaan tidak takut pada warga yang marah sendirian. Kemarahan individual mudah dipatahkan. Yang ditakuti adalah ketika kemarahan itu bertemu dengan kesadaran politik. Ketika warga mulai mengorganisasi pikiran. Ketika keresahan berubah menjadi keberanian moral. Ketika orang-orang biasa mulai memiliki tuntutan bersama tentang seperti apa negara seharusnya dijalankan.
Kita dipersilakan menikmati konser musik, tetapi dicurigai ketika mulai berdiskusi tentang politik. Kita boleh ramai di linimasa, tetapi akan dicurigai ketika mulai berkumpul secara nyata. Karena kekuasaan memahami satu hal: manusia yang tercerai-berai lebih mudah diatur dibanding manusia yang saling terhubung.
Dan ironisnya, pembubaran itu justru memperlihatkan satu hal penting: mereka tahu ruang-ruang seperti itu punya kekuatan.
Itulah mengapa nobar menjadi menakutkan. Di sana lahir pengalaman bersama. Orang-orang yang sebelumnya asing mulai saling mengenal. Mereka berbagi cerita tentang biaya hidup, tentang kampus, tentang pekerjaan, tentang tanah, tentang aparat, tentang ketidakadilan yang mereka alami sehari-hari.
Dan dari sana tumbuh kesadaran bahwa problem mereka ternyata memiliki akar yang sama. Kekuasaan sangat memahami bahwa sejarah selalu bergerak dari titik-titik pertemuan seperti itu.
Karena itu, ketika sebuah kegiatan nobar dibubarkan, sesungguhnya yang sedang dibubarkan bukan acara menonton. Yang sedang dicegah adalah kemungkinan lahirnya warga negara yang sadar. Warga yang well-informed. Warga yang mulai memiliki keberanian untuk bertanya.
Warga yang tidak lagi menelan begitu saja narasi resmi kekuasaan. Dan bagi otoritas yang terbiasa hidup dari kepatuhan tanpa kritik, warga semacam ini adalah ancaman terbesar.
Dan setiap otoritas yang kehilangan kemampuan mendengar rakyat pada akhirnya hanya punya satu bahasa: pembubaran, intimidasi, dan ketakutan.
Setelah aksi demonstrasi Agustus-September 2025, film ini adalah salah satu yang menurut pandangan penulis dapat membangun kesadaran warga terutama kepada kelas pekerja yang terhimpit di tengah itu.
Namun, sebagaimana banyak gerakan warga lainnya, selalu ada cara untuk mereduksi daya kolektifnya. Otoritas tidak selalu perlu membubarkan forum secara langsung; kadang ruang itu dilemahkan melalui perubahan cara orang mengaksesnya.
Tulisan ini disusun sambil menyaksikan beberapa kawan dengan antusias membagikan tautan film yang bocor di berbagai grup WhatsApp.
Dari situ, penulis menyadari bahwa bahkan orang-orang yang kritis sekalipun belum tentu membaca secara utuh output maupun outcome yang ingin dibangun oleh Dandhy dan Cypri melalui metode distribusi film tersebut.
Penyebaran tautan ilegal itu, dalam batas tertentu, dapat dipahami sebagai bentuk lain dari pembubaran ruang kolektif. Ketika film cukup ditonton sendiri-sendiri melalui layar pribadi, kebutuhan untuk berkumpul, berdiskusi, dan bertukar pengalaman perlahan menghilang.
Padahal, inti dari gerakan ini barangkali tidak semata terletak pada filmnya, melainkan pada ruang sosial yang tercipta di sekeliling pemutarannya.
Ironinya, berbagai bentuk tindakan pembubaran itu justru memperlihatkan kelemahan kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan yang kuat tidak perlu takut pada diskusi. Kekuasaan yang legitimate tidak perlu mengirim aparat untuk membubarkan orang-orang yang sedang menonton film dan berbicara tentang negaranya sendiri.
Ketakutan berlebihan terhadap ruang diskusi hanya menunjukkan satu hal: ada krisis kepercayaan yang sedang berusaha disembunyikan.
Tetapi sejarah selalu menunjukkan, kesadaran tidak pernah benar-benar bisa dibubarkan. Orang bisa diusir dari satu tempat, tetapi gagasan akan mencari ruang lain untuk hidup. Semakin ditekan, ia justru menemukan alasan baru untuk tumbuh.
Sebab keresahan sosial tidak lahir dari film. Film hanya membantu rakyat melihat kenyataan yang sebenarnya sudah mereka alami sehari-hari.
Dan mungkin inilah yang paling ditakuti: ketika rakyat akhirnya mampu memberi nama pada penderitaan mereka sendiri.
Karena rakyat yang tidak bisa menjelaskan penderitaannya akan terus diam. Tetapi rakyat yang mulai memahami sebab penderitaannya, cepat atau lambat akan mulai menuntut perubahan.
Di situlah seluruh kepanikan itu bermula.
Penulis: Farhan F. Tan
Editor: Agung
Ilustrasi: LPM Mantra
UKM Media-Jurnalistik
~ Ritual Bertutur Mahasiswa ~
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun
“Kebenaran tak bisa dibungkam dan Fakta adalah garis terakhir pertahanan”