Press "Enter" to skip to content

Mereka yang Tak Henti Mengancuk Halmahera

Opini Rian Hidayat Husni

Hutan menipis. Laut, sungai, penjara limbah. Polusi di mana-mana. Banjir menerjang tak dikira. Lalu kamp-kamp pengungsian berdiri. Meranggas duka, luka. Terbitlah, binasa.

Hari-hari ini, kabar buruk tentang bencana lingkungan mulai menjadi ancaman bagi kita. Situasi yang hampir tak pernah kita rasakan dahulu sebelumnya, saat berada di kampung-kampung yang mengidolakan ke-asriannya. Sebagian dari kita menyadari, ruang hidup yang makin digerus ini merupakan laju tranformasi, dan demi pembangunan stabilitas ekonomi bangsa yang berkepanjangan.

Kennet Boulding, membedakan dua macam ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara bagian di Asia Tenggara. Ia menyebutnya ekonomi “koboi” dan ekonomi “kapal ruang angkasa”. Pada ekonomi koboi, sumberdaya alam tersedia secara tidak terbatas. Si koboi dapat melakukan apa saja ketika berada di padang rumput yang terbentang luas di hadapannya.

Dia bisa menembaki bison-bison. Satu, atau seratus bison mati tidak menjadi persoalan, karena bayi-bayi bison akan terus lahir secara lebih banyak. Dalam keadaan seperti ini, orang bisa berbuat apa saja dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Keterbatasan dan kerusakan lingkungan hidup dipatok sebagai sesuatu yang abstrak.

Tetapi, kata Boulding, kondisi tersebut akan sangat berlainan jika kita hidup di sebuah kapal ruang angkasa. Segalanya serba terbatas. Kalau tidak hati-hati menggunakan sumberdaya yang ada, kita bukan saja membahayakan diri sendiri, tetapi juga orang lain yang berada di kapal tersebut.

Bumi kita saat ini, seperti pandangan Boulding, sudah berubah dari sebuah padang luas tempat para koboi mengembara menjadi sebuah kapal ruang angkasa yang keselamatannya sangat memperihatinkan.

Sama halnya seperti bagaimana jika kita memebayangkan bahwa suatu saat, tanah Halmahera, Maluku Utara, kian habis. Hutan dan tanah tumpa darah penuh sejarah dan karamat itu kian menipis. Dan penipisan terjadi untuk kepentingan ekonomi global. Sementara problem kemiskinan yang terjadi pada dekade 1980-an hingga kini belum juga usai diberantas.

Halmahera, kini menjadi tanah yang dijanjikan para “juru selamat” kita. Mereka tak lain adalah mafia perusahan multinasional perusak lingkungan yang tentu bekerja sama dengan elit lokal kita. Laju deferostasi yang menyebabkan penipisan sumberdaya alam terjadi di mana-mana hampir di segala penjuru tanah Halmahera.

Setelah tahun 1980-an, masalah estetika dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh polusi udarah dan air merupakan indikasi paling jelas adanya krisis lingkungan hidup. Perusahan-perusahan yang mengantongi izin itu masih saja menerapkan “ekonomi koboi” untuk menumpas habis kekayaan sumberdaya alam yang kita miliki. Tanpa mempertimbangkan keterbatasan dan ancaman yang akan kita hadapi nanti.

Tercemarnya sungai dan pesisir Pantai Waleh di Weda Utara, Halmahera Tengah, yang disebabkan karena adanya penambangan nikel yang dilakukan PT. Bakti Pertiwi Nusantara (BPN) baru-baru ini menjadi contoh kabar burutk itu.   

Geliat gerakan masyarakat adat yang mempertahankan tanah kedaulatannya dari perusahaan, luas konsesi perusahaan yang menghapus jejak-jejak arkeologi kita, maraknya izin usaha pertambangan (IUP), serta proyek pembuangan limbah sementara di mana-mana, juga tak lain merupakan bukti nyata dampak pencemaran tersebut. Maka keadaan Halmahera makin meresahkan saja.

Terusir di Halmahera

Menelanjangi tanah Halmahera berarti membabat habis segala sumberdayanya. Mereka yang mengatasnamakan kesejahteraan di lembaran-lembaran resmi izin negara betapa sangat merasakan nikmat “penelanjangan” itu. Padahal, dengan kekayaannya, Halmahera seolah mengejewantahkan dirinya sebagai “rahim” yang harus terlindungi dari sengkarut eksploitasi itu.

Ketika tanah. Tumpah darah. Empat raja. Empat bangsa Eropa. Empat yang datang satu-satu. Empat berganti satu demi satu. Empat kehendak kuasa. Dan bunyi kekuasaan adalah segala genderang. Negerimu bukan lagi bunyi teratur tifa dan rebana yang syair-syair dalil tifa. Tapi berganti bunyi lantang genderang tifa. ~ Nukila Amal (Cala Ibi).

Kegaduhan lingkungan terjadi di mana-mana. Tak sedikit memicu konflik horizontal antar masyarakat. Sejak kehadirannya, kekuatan industri ekstraktif selalu menawarkan bencana bagi kita. Keadaan semacam itu pernah kita saksikan—bagaimana ruang hidup suku Tobelo Dalam (o’hongana manyawa) yang diambil-alih oleh perusahaan-perusahaan itu.

Tentu mengingatkan kita pada dasawarsa 1980-an, saat-saat di mana orang-orang Karibia, Meksiko, dan Amerika Tengah harus mengungsikan diri karena krisis ekonomi dan lingkungan hidup yang menjerat mereka. Mereka harus angkat kaki dari tempat asalnya karena daerah yang mereka huni kini menjadi tidak layak.

Tragedi ini terjadi oleh karena proses penggurunan, erosi tanah, pencemaran kimia atau nuklir, banjir yang tidak ada hentinya dan risiko lainnya. Jumlah pengungsi seperti ini diperkirakan oleh World Watch Institute mencapai 10 juta orang.

Keselamatan hidup orang-orang kini dipertanyakan. Betapa tidak, krisis lingkungan hidup bukan lagi menjadi ancaman masa depan, tetapi telah menjadi kenyataan masa kini yang harus diberantas.

Menantikan Gerakan Mahasiswa

Tampaknya masih sangat minim. Kedai-kedai kopi kita dan balutan wacana kritis mahasiswa di Maluku Utara tentang “tubuh Halmahera” yang kian “diancuk” hadir bersenggama dengan setiap tegukan kopi yang kita nikmati. Yang paling terakhir dari gerakan protes terhadap ancaman ruang hidup itu adalah awal Maret 2020 lalu. Mahasiswa dan sejumlah NGO di Maluku Utara bersepakat menolak proyek pembuangan limbah tailing di Laut Kepualuan Obi, Maluku Utara.

Dalam kampanye tersebut, mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengaudit seluruh industri ekstraktif di Malut, melakukan penegakan hukum, serta melakukan pemulihan atas dampak dari pengrusakan ruang hidup yang terjadi.

Meski demikian, sejumlah protes tersebut hanya menjadi kampanye lapangan belaka. Solidaritas yang digaung dari kesadaran mahasiswa akan keterancaman ruang hidup di tanah Halmahera dan Maluku Utara pada umunya masih dapat dipertanyakan. Alibi gerakan yang hanya memfokuskan diri pada isu kepentingan keorganisasian justru marak dilakukan.

Padahal, laju deforestasi di Halmahera kian meranggas. Yang sepertinya luput dari pantauan kritisisme mahasiswa. Tentu saja, atmosfer gerakan mahasiswa yang lebih militan menjadi patron penyelamat hilangnya ruang hidup yang kita miliki. Kesadaran tentang ruang hidup yang makin terancam barangkali diharapkan menjadi kekuatiran secara universal, dimasifkan dalam semua kelompok mahasiswa, tentu saja.         

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *