Press "Enter" to skip to content

PB FORMMALUT Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM

Forum Mahasiswa Maluku Utara (FORMMALUT) Jakarta Desak pemerintah turunkan harga BBM, pada Selasa (13/9), di pelataran Istana Presiden Jakarta.

Moh. Reza A. Syadik ketua PB-FORMMALUT Jabodetabek mengungkapkan,
Di usia kini Indonesia yang suda masuk ke 77 Tahun, carut marut kebijakan melalui struktur kekuasaan Negara masih sangatlah jauh memberikan segala hak kesejahteraan sosial pada rakyat Indonesia.

“Kita mengetahui secara seksama gagasan gemilang, yang dituangkan para founding Father yang tertulis dan terkandung didalam konstitusi UUD 1945 pasal 34 ayat 1 & 2, begitu gamblang memberi penjelasan: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, seharusnya pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga BBM yang sudah dinaikkan.

“Pemerintah seharusnya mempertimbangkan kenaikan harga BBM,” Sambungnya.

Sementara itu, Iswandi salah satu Massa aksi menuturkan, masyarakat saat ini rata-rata menggunakan transportasi bahan bakar minyak (BBM), Sebagai jalan untuk mencari sesuap nasi. Ia bilang, masyarakat sangat Berdampak serius saat harga BBM naik.

“Tidak bisa di elak bahwa ketergantungan transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) adalah fakta sosial aktivitas masyarakat kecil mencari sesuap nasi untuk mempertahankan hidupnya di tanah air Indonesia, maka sangat berdampak serius apabila pemerintah pusat tidak mempertimbangkan naiknya harga BBM,” tuturnya.

Ia juga bilang, Kebijakan Menaikan Harga BBM juga menandakan gagalnya pemerintah dalam menjamin kesejahteraan Rakyat, bahkan pemerintah dinilai tidak punya niat baik untuk mengurangi angka kemiskinan yang berdasarkan BPS tahun 2020 angka kemiskinan masih berkutat pada 26, 16 juta jiwa.

“Kenaikan harga BBM membuktikan bahwa pemerintah telah gagal menjamin kesejahteraan bagi rakyat, pemerintah juga tidak becus dan tidak punya niat baik dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun,” tandasnya.

Selain itu, massa aksi menuntut pemerintah turunkan harga BBM, dan Tolak Pasal – Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP, Yang Dinilai Membungkam Demokrasi Indonesia.

Liputan: Yusril Assura | Mantra 
Editor: Tim Redaksi 

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *