Press "Enter" to skip to content

Pembubaran Paksa Aparat Keamanan Terhadap Massa Aksi West Papua

62 tahun lalu kitong su deklarasi kemerdekaan, lalu ko paksa jajah dan duduki tanah air kami! cukup sudah, segera berikan hak menentukan nasib sendiri bagi kitong rakyat west Papua!

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) peringati kemerdekan bangsa Papua pada 1 Desember 1961.

Aksi yang seharusnya di pasar Barito kelurahan Gamalama kota Ternate dibubarkan oleh aparat TNI dan Polri di depan SMAN 3 kota Ternate kelurahan Gambesi, kecamatan Ternate Selatan, (1/12).

Koordinator lapangan saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa setelah kendaraan pengangkut masa keluar dari titik kumpul menuju titik aksi. Tentara berseragam lengkap sekitar 7 orang langsung menghadang truk masa aksi. Sementara seorang tentara memaksa sopir truk, untuk menghentikan mobil yang ditumpangi masa dan  memaksa sopir untuk turun serta menyita kunci truknya.

“Truk keluar dari titik kumpul, langsung di hadang dan disabotase oleh tentara yang berseragam lengkap berjumlah sekitar 7 orang. Dan banyak sekali polisi berpakaian preman,” pungkas Nando.

Selain itu, salah satu Mahasiswa Aliansi Papua mengatakan bahwa tujuan dari aksi ini, yaitu untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa bangsa Papua, merupakan bangsa yang sudah merdeka dan sudah diakui secara de facto de jure.

“Pada tanggal 1 Desember itu semua sudah dilaksanakan. Deklarasi dan penyampaian manifesto politik sebagai bentuk konkrit berdirinya negara west Papua,” tegasnya.

Ia juga bilang bahwa deklarasi kemerdekaan bangsa Papua merupakan bukti jelas bahwa pembentukan negara, murni dilakukan oleh rakyat Papua.

“Itu bukan negara bikinan Belanda, tapi itu adalah murni negara yang didirikan oleh rakyat bangsa west Papua,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan situasi Papua saat ini sangat prihatin. Karena negara Indonesia menjajah dan menganeksasi bangsa yang sudah merdeka, hal ini kemudian terjadi berbagai macam pelanggaran HAM yang semakin meningkat dan masif terjadi, sehingga ini perlu disampaikan secara objektif apa yang terjadi di Papua.

“Pelanggaran HAM yang banyak dan eskalasinya selalu meningkat dan masif dari tahun ke tahun. Dan lebih mengarah ke genosida pemusnahan ras secara sistematis, hingga hari ini orang asli papua berada pada ambang kepunahan ras,” tegasnya.

Semetara, Lipantara saat dikonfrimasi bilang bahwa pembubaran paksa yang dilakukan aparat keamanan merupakan tindakan pemberangusan ruang demokrasi, dimana pembatasan menyampaikan pendapat di muka umum dilakukan secara terang-terangan oleh negara melalui kekuatan aparat TNI/Polri.

Padahal representasi dari demokrasi adalah memberikan kemerdekan menyampaikan pendapat dimuka umum  secara penuh, tanpa ada pembatasan apapun.

“Karena kemerdekan menyampaikan pendapat itu justru merupakan urat nadi dari demokrasi, jika itu di brengus maka demokrasi akan perlahan di matikan,” ujarnya.

Sampai saat ini teman-teman masih mengamankan diri dari penyisiran TNI/Polri.


Liputan: Rifal Amir

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *