LPMMantra — Sejumlah Mahasiswa Kota Ternate dalam aliansi Front Perjuangan untuk Demokrasi (FPUD) menggelar unjuk rasa peringatan hari tani nasional (HTN). Aksi puluhan mahasiswa itu berlangsung di pelataran Kantor Walikota Ternate, Kamis (24/09/2026).
Aksi HTN itu membawa sejumlah tuntutan dan mengecam berbagai persoalan krusial di Maluku Utara, terkhususnya kriminalisasi warga Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah yang berjuang mempertahankan tanah mereka. Aksi tersebut digelar bersama sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi gerakan rakyat ekstra kampus di Ternate.
Koordinator Lapangan, Fahyudin mengatakan, aksi pringatan HTN bagian dari langkah kampanye masalah krusial petani, rakyat dan kelas pekarja yang selama ini dikriminalisasi dan tertindas.
“Upaya turun ke jalan hari ini, bukan sekedar perayaan, namun lebih dari itu kami membawa isu-isu masyarakat yang dikriminalisasi, tanah diambil, dan sampai saat ini juga masih ada masyarakat yang ditindas,” kata Yudi dalam kesempatan itu.
Fahyudin menekankan, mahasiswa mesti mengambil peran penting berada di garda terdepan dalam mengawal permasalahan agraria sekaligus mengawal keadilan bagi masyarakat Maluku Utara.
“Torang (kami mahasiswa) patut mengawal isu ini, keadilan bagi petani harus terwujud, dan itulah kunci reforma agraria. Berikan tanah untuk rakyat,” tegasnya.
Sejumlah mahasiswa ini juga mengecam tindakan represif dan kriminalisasi aparat kepolisian terhadap warga Banemo.
Sementara itu, Roem, salah satu maksa aksi juga turut menyayangkan aksi kekerasan dan kriminalisasi warga yang berjuang menjaga ruang hidupnya yang terancam.
“Kami mengecam, tidak seharusnya aparat kepolisian yang punya fungsi salah satunya memberikan perlindungan kepada masyarakat melakukan kekerasan dan mengkriminalisasi warga disaat mereka berjuang mempertahankan tanah mereka,”tegasnya.
Selain itu, dalam aksi ini juga mahasiswa dalam aliasin FPUD ini mengangkat isu-isu krusial yang telah lama ada di Maluku Utara dan sampai hari ini tidak mendapatkan perhatian pemerintah Daerah.
“Berikan hak tanah petani, usut tuntas kasus pembunuhan Halmahera Timur dan Halmahera Barat, permasalah ini sudah lama sekali, apalagi air bersih di Kota ternate belum diselesaikan sampai dengan hari ini juga. Proyek reklamasi juga perlu ditinjau dan naikan upah Maluku Utara, permasalah ini penting diselesaikan,” tutupnya.
Dalam aksi ini FPUD membawa 10 tuntutan. Diantaranya tanah modal dan teknologi di bawa,.kontrol buruh dan tani dan berikan kuota bagi perempuan dan seluruh jabatan publik serta berikan 100 persen tanah untuk petani. Selain itu aksi mahasiswa tersebut pun meminta adanya upaya pengusutan kasus pembunuhan di Haltim-Halteng secara tuntas, turunkan Prabowo-Gibran dan lainya.
Reporter : Putri Maharani Sarif
Editor: Redkasi
Ikuti Akun Media Sosial Kami
Istagram: @sobat_mantra Instagram Kami, Klick di sini
Tiktok: @lpmmantra Tiktok Kami, Klick di sini
UKM Media-Jurnalistik
~ Ritual Bertutur Mahasiswa ~
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun
“Kebenaran tak bisa dibungkam dan Fakta adalah garis terakhir pertahanan”