Press "Enter" to skip to content

Protes Omnibus Law Meletup di Kantor DPRD Kota Ternate

NEWS-MANTRA | 6 Oktober 2020


Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja yang saat ini tengah dibahas pada sidang paripurna oleh DPR dinilai menjadi ancaman bagi rakyat Indonesia. Dalam pasal-pasalnya, Undang-undang ini disebut penuh kontrovesi.

Per 6 Oktober 2020 hari ini, seruan aksi nasional dan pernyataan Mosi Tidak Percaya pada kekuasaan kembali didengungkan. Komite aksi yang menghimpun buruh dan mahasiswa turun ke jalan mendesak DPR untuk membatalkan bahasan Omnibus Law yang dianggap menyimpang.

Dalam rilis tertulis, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini UU ini akan bermanfaat besar dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional serta membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global.

“RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti,” kata Airlangga. Meski demikian, ancaman mogok massal dari kelompok buruh dan gelombang demonstrasi mahasiswa terus diletupkan.

Demo di Ternate

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Bersama di Kota Ternate, Maluku Utara, siang ini, Selasa (6/10) mendesak DPR-RI untuk mencabut UU Cipta Kerja. Aksi ini berlangsung di Pelataran Kantor DPRD Ternate, Selatan Kota Ternate.

Dalam aksi itu, massa mendesak DPR-RI untuk mencabut RUU Omnibus Law yang sudah disahkan pada Senin 5 Oktober 2020 lewat rapat paripurna DPR. Massa juga menyatakan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Suda jelas dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, menunjukkan bahwa aspirasi rakyat selama ini, hanya dianggap sebagai angin yang berlalu bagi pemerintah. Bahkan tuntutan gerakan rakyat tak pernah direspon secara baik oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat” tulis Komite Aksi pada propaganda yang diterima mantra (6/10) siang.

Koordinator Komite Aksi Bersama Kota Ternate Ahmad Ridwan Laha menyebut UU ini menjadi payung hukum yang akan melonggarkan para investor untuk mengeksploitasi sumberdaya alam.

“UU Ciptaker ini merupakan payung hukum untuk insvestasi asing. Mereka akan mengekspolitasi sumber daya alam di negeri ini” demikian kata Ahmad. Dirinya mengatakan bahwa DPR-RI hendaknya membatalkan dan mencabut UU tersebut.

“Kita tahu bersama bahwa di balik pengesahan UU Cipta Kerja adalah merupakan kepentingan oligarki Nasional, kita ditipu oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Maka tuntutan kita adalah mendesak untuk dicabut UU yang tidak memihak kepada rakyat ini” kata Aslan Gani, Perwakilan Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) Maluku Utara.

__

Fadli Kayoa

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *