Press "Enter" to skip to content

The Bajau: Kemanusiaan untuk Laut

Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kota Ternate menggelar kegiatan perdananya dengan menyelenggarakan pemutaran film dokumenter milik rumah produksi Wacthdoc, yang disertai diskusi dan penggalangan dana di JMG Caffe, BTN, Ternate, Maluku Utara, Sabtu (18/1/2020) malam kemarin.

Puluhan orang yang terdiri dari mahasiswa, wartawan, akademisi dan para pengunjung terlihat antusias saat menonton film The Bajau, yang berdurasi satu jam dua puluh menit itu. Film bergenre dokumenter ini merupakan karya etnovisual yang merekam kehidupan Suku Bajo di Desa Torosiaje, Provinsi Gorontalo dan suku Bajo di Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada sesi diskusi, hadir sebagai pemantik adalah Irfan Ahmad dan Hendra Kasim. Dalam penyampaiannya, Irfan menyebutkan beberapa daerah di Maluku Utara yang dihuni oleh orang Bajo. Seperti di Kayoa, Taliabu, Sanana dan Ternate. Tapi orang Bajo di daerah-daerah tersebut sudah tidak lagi hidup seperti orang Bajo yang difilmkan. Bagi Irfan, perubahan pola hidup itu terjadi karena hasil kawin silang dan interaksi dengan masyarakat tempatan, ditambah dampak pembangunan.

Sebagai contoh, seperti di Lelong, Kelurahan Kampung Makassar Timur, Ternate. Yang sekarang telah direklamasi. Di Lelong, dulunya merupakan tempat tinggal dan persinggahannya orang Bajo Kayoa (orang Bajo dari Kayoa). Irfan bilang, dulu orang Bajo Kayoa kalau ke Ternate, mereka turun (tinggal/menginap) di daerah Lelong.

“Teman-teman bisa lihat di Lelong itu. Yang sekarang terminal baru. Dulu di situ adalah pemukiman orang Bajo Kayoa. Tapi sekarang sudah tidak lagi,” bilang Peneliti dari Yayasan The Tebings, Irfan Ahmad.

Dosen Ilmu Sejarah Universitas Khairun itu juga memaparkan kasus lain dari peralihan identitas orang Bajo, seperti di Taliabu, menurut Irfan, di sana (Taliabu) orang Bajo lebih mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Buton ketimbang orang Bajo.

Irfan Ahmad saat memaparkan materi. Foto: Jamal | mantra

Suku Bajo memang dikenal sebagai orang laut. Mereka hidup secara no maden di perairan. Disetir angin dan gelombang. Sebagaimana yang didokumentasikan, negara seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina tidak mengakui orang Bajo sebagai warga negara mereka. Pada 2014, pemerintah Indonesia menangkap 500 keluarga suku Bajo karena dianggap sebagai nelayan ilegal dan pencuri ikan.

Beberapa dekade lalu, ketiga negara memaksa mereka untuk bermukim di daratan agar memiliki identitas. Kampung-kampung di pesisir tempat orang Bajo bermukim, hampir sebagian besarnya adalah tempat persinggahan, seperti di Desa Torosiaje.

Torosiaje adalah satu dari dua lokasi yang menjadi lokus perekaman kehidupan dalam film dokumenter The Bajau itu. Dikutip dari laman mongabay.co.id, kata Torosiaje berasal dari bahasa Bajo; ‘toro‘ artinya ‘tanjung’ dan ‘siaje’ bermakna ‘persinggahan’. Kampung Torosiaje diketahui sudah ada sejak tahun 1900. Pada dekade 80 dan 90-an, pemerintah Indonesia melalui Departemen Sosial melakukan permukiman terhadap orang Bajo di daratan. Saat ini, di Torosiaje, terdapat dua desa, yaitu Desa Torosiaje Darat dan Desa Torosiaje Laut.

Soal identitas kependudukan yang menjadi latar dimukimkannya orang Bajo, menurut Hendra, masalah dasarnya terletak pada konstitusi Indonesia. Hendra bilang, negara dalam mendeteksi kewarganegaraan itu bersumbur dari filosofis Ius Soli dan Ius Sanguinis. Jadi aspek keterunan dan tanah kelahiranlah yang menjadi basis pertimbangan.

“Negara melihat itu dari aspek keturuan dan tanah kelahiran. Bahasanya itu tanah kelahiran, bukan laut kelahiran,” bilang Hendra Kasim, Direkutr Pandecta Maluku Utara itu.

Pandangan terhadap tanah sebagai basis identitas, pun sampai pada hitungan status kepemilikan lahan. Kasusnya seperti yang dihadapi oleh orang Bajo di Konawe Utara yang direkam dalam film tersebut. Dalam masalah ini, Hendra mengatakan pandangan negara terhadap hak kepemilikan itu bersifat subjektif, bukan komunitas. Laut bagi orang Bajo adalah lahan hidup sebagaimana petani memandang tanah. Tapi pandangan subyektif negara tidak demikian.

Ketua KNPI Kota Ternate, Sahroni A. Hirto, yang turut hadir pada acara pemutaran dan diskusi, juga memberikan pandangannya saat dimintai oleh moderator. Bagi Sahroni, yang direkam dalam film dokumenter itu adalah kesalahan dari pendekatan pemerintah terhadap masyarakatnya dalam menjalankan kebijakan dan pembangunan. Hal serupa juga dapat dilihat pada kebijakan pemerintah di Maluku Utara, seperti pendekatan pemerintah terhadap orang Tobelo Dalam.

“Pemerintah membuat rumah untuk mereka dengan atap berbahan seng. Namun ketika hujan, mereka (orang Tobelo Dalam) lari semua. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak melihat aspek sosial budaya masyarakat itu,” terang Sahroni.

Sementara itu, dari hasil penggalangan dana, uang yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp 232.000, donasi tersebut akan dikirim ke Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Gorontalo yang akan disalurkan sebagai bantuan untuk warga Bajo yang difilmkan.

Reporter: Randi & Andi | mantra
Editor: Tim Redaksi mantra

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *