Press "Enter" to skip to content

Tiga Kali Aksi Tiga Kali Diintimidasi

Gelombang demonstrasi di Kota Ternate terus bergejolak. Sejak 8 Oktober 2020, sejumlah pusat perkantoran pemerintah dan gedung DPRD di Kota Ternate, Maluku Utara, menjadi titik unjuk rasa ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat.

Kota Ternate sendiri mencatat 3 titik aksi massa yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Titik aksi itu antara lain: Kantor Wali Kota, Gedung DPRD, Areal Bandara Sultan Babullah, hingga pusat keramaian lainnya seperti kawasan Jatiland Mall.

Protes Omnibus Law kembali dilakukan pada Selasa 20 Oktober 2020 di Pelataran Kantor Wali Kota Ternate. Kali ini, ribuan mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Bersama itu menuntut agar Presiden Jokowi Dodo dapat menerbitkan Perpu pengganti UU Ciptaker.

“Dewan pengkhianat rakyat telah mengetuk palu untuk mengesahkan undang-undang yang akan merugikan rakyat. Mereka memberikan payung hukum bagi investor untuk melakukan eksploitasi terhadap alam” kata Aslan Gani, saat menyampaikan orasinya.

“Kita tidak bisa percaya dengan partai borjuis. Semuanya memiliki kepentingan dalam pengesahan UU Omnibus Law. Tanggal 5 oktober kemarin adalah hari pengkhianatan DPR kepada rakyat, juga menjadi bukti bahwa DPR telah berkhianat kepada rakyat” tambah Aslan, yang mewakili FPBI (Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, Maluku Utara).

Berlanjut Hingga Jilid Ketiga

Setidaknya demonstrasi berskala besar perihal UU Cipta Kerja di Kota Ternate terjadi pada tanggal 8 dan 13 Oktober 2020. Aksi ini kemudian dilanjutkan pada Selasa 20 Oktober, siang kemarin.

Gelombang aksi jilid pertama menyeret 28 mahasiswa yang ditangkap untuk dimintai keterangan. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Kabid Humas Polda Malut AKBP Ajip Rojikan. Selain itu, ada 14 korban kericuhan yang mengalami luka-luka. Mereka terdiri dari 8 mahasiswa, 1 wartawan, dan 5 anggota polisi.

Selasa 13 Oktober 2020. Ribuan mahasiswa berdatangan dari berbagai penjuru Kota Ternate. Mereka kembali menggelar unjuk rasa di Depan Kantor Walikota Ternate. Aksi jilid kedua ini juga diwarnai kericuhan dan penangkapan terhadap sejumlah massa aksi.

Polisi mengamankan 21 mahasiswa untuk diinterogasi di Direktorat Reserse Kriminal Polda Maluku Utara. 10 orang mahasiswa kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Polda Maluku Utara menjerat mahasiswa tersebut dengan pasal 212 KUHP dengan dalih melawan pejabat yang bertugas mengawal jalannya demonstrasi.

Meski demikian, 10 orang massa demonstrasi penolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang ditangkap dan ditahan sejak Selasa sore, akhirnya dibebaskan pada Rabu (14/10/2020) sekitar pukul 22.12 WIT.

Intimidasi Polisi Terhadap Jurnalis

Selain massa aksi, beberapa jurnalis yang bertugas melakukan peliputan di lokasi aksi mendapat perilaku intimidasi dari pihak kepolisian. Dugaan intimidasi tersebut bermula saat para pekerja pers itu hendak mengambil dokumentasi saat polisi mengamankan salah-satu massa aksi di Lantai 2 Kantor Walikota Ternate, Selasa (20/10/20).

Sejumlah wartawan bahkan diusir oleh beberapa oknum polisi untuk tidak mengambil dokumentasi. Video kronologi pengusiran dan perilaku intimidasi ini sempat beredar di media sosial.

Forum Pimpinan Redaksi Maluku Utara kemudian menyayangkan sikap oknum polisi tersebut. Rabu tadi (21/10/20) di Depan Polda Maluku Utara, mereka kemudian menggelar demonstrasi guna menyuarakan protes terhapa pihak kepolisian yang diduga mengintimidasi wartawan.

Para wartwan dari berbagai media ini mendesak agar oknum polisi yang melakukan perilaku intimidasi terhadap wartawan itu diberi sanksi. Hal tersebut juga dinilai melanggar kebebasan pers sebagai pilar demokrasi bangsa.

_
Fadli Kayoa

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *