Press "Enter" to skip to content

Unjuk Rasa Mahasiswa dan Komitmen Unkhair atas Berlakunya Biaya SPI

Mahasiswa yang berdatangan dari berbagai jurusan itu tampak menggerumuti Pelataran Gedung Rektorat Universitas Khairun (Unkhair), tepat di hari Senin (21/9). Mereka meminta agar kampus membatalkan pemberlakuan Iuran atau Sumbangan Pengembangan Institusi (IPI) bagi mahasiswa yang telah lolos seleksi jalur Mandiri tahun 2020 di Unkhair.

Massa aksi ini tergabung dalam aliansi Mahasiswa Unkhair Bergerak. Dengan mendesak agar Rektor Unkhair Husen Alting daapt membatalkan pemberlakuan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang dinilai menjadi pangkal dari kapitalisasi pendidikan di masa pandemi covid-19. Selain itu, unjuk rasa ini juga dilangsungkan oleh Aliansi Mahasiswa FKIP Bergerak yang menghimpun puluhan mahasiswa dari 10 Program Studi (Prodi) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unkhair, pada Senin (21/9).

“Aksi yang kami laksanakan hari ini sudah kami rencanakan jauh sebelumnya. Yang paling mendasar dalam tuntutan ini adalah menolak adanya Sumbangan  Pembangunan Institusi (SPI)” ucap Adrian Drakel, yang merupakan Presiden BEM FKIP Unkhair, saat diwawancarai mantra di lokasi aksi. “Hasil hering (pertemuan) kami dengan PD3 juga ada penjelsan bahwa akan ada dispensasi penurunan biaya SPI secara online yang dikelolah datanya secara daring oleh Universitas dengan cara pengusulan penurunan SPI” jelas Adrian.

Setelah pada aksi pertama tidak diindahkan oleh pihak kampus yang enggan menggubris tuntutan massa aksi, maka unjuk rasa ini kemudian dilanjutkan pada Rabu (23/9) siang tadi dengan tuntutan yang masih sama.

Sejak diumumkannya penetapan biaya IPI, dampak tersebut cukup dirasakan oleh sejumlah mahasiswa baru yang merasa akan terpukul secara ekonomi untuk melunasi administrasi kampus. Seperti yang dilansir lpmkultura.com (20/9/2020) di mana seorang mahasiswa baru yang telah lulus seleksi mandiri di Unkhair, nyaris memutus niat kuliahnya karena mengaku tidak dapat membayar biaya UKT dan pungutan Iuran Pembangunan Institusi tersebut.

“Novita Alvi, memutuskan tidak lagi melanjutkan perkuliahan setelah lolos jalur seleksi mandiri (SMMTPN) di Universitas Khairun, pada Kamis (17/9/2020) kemarin. Alasannya adalah biaya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang baru diterapkan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) itu bikin dia putus asa. Apalagi, kedua orang tuanya sudah meninggal beberapa tahun lalu”

Novia Alvi, diketahui merupakan mahasiswa baru yang lulus di Program Studi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unkhair. Dirinya mengaku bakal menghentikan kuliahnya lantaran biaya IPI yang tak bisa ia bayar. Dengan menimbang kondisi biaya sekolah yang hanya ditopang oleh kakaknya, anak yatim piatu ini benar-benar merasa bahwa SPI menjadi dampak baginya untuk menginjakkan kaki di perguruan tinggi ternama di Maluku Utara tersebut.

SK Rektor dan Pengajuan Keberatan Mahasiswa

Dalam siaran pers yang tayang di akun Kehumasan Unkhair, Minggu (20/9), dijelaskan biaya iuran tersebut diperuntukkan demi peningkatan kualitas dan pengembangan institusi. Biaya ini juga disebut dapat menopang kinerja pelayanan akademik di lingkungan Unkhair dengan melibatkan partisipasi orang tua mahasiswa. Penetapan biaya Iuran yang baru saja diterapkan di tahun 2020 ini didasari pada Surat Keputusan Rektor Unkhair, Husen Alting, dengan Nomor 231/UN44/KU.10/2020 tentang Penetapan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Jalur Penerimaan Seleksi Mandiri Universitas Khairun Tahun 2020.

Sebelumnya, Unkhair juga telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 215/UN44/KU.10/2020 tentang Penetapan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Tes Jalur Penerimaan Seleksi Lainnya (Mandiri) Universitas Khairun Tahun 2020. Namun, SK ini dicabut kembali dan berganti menjadi keputusan Rektor dengan Nomor: 231/UN44/KU.10/2020, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Unkhair juga mengacu pada Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 yang  mengatur Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di mana Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat memungut iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa program diploma dan program sarjana bagi mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri.

Sementara itu, dijelaskan pula bahwa mahasiswa baru jalur Mandiri Unkhair tahun 2020 yang dikenakan biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dapat mengajukan keberatan kepada pihak kampus. Hal ini disampaikan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Abd. Wahab Hasyim, dalam keterangan persnya, Minggu (20/19).

“Terhadap Mahasiswa Baru selain dengan Kategori Kelompok I, II, KIP-K dan mahasiswa kedokteran, yang merasa keberatan dengan penetapan pembiayaan Sumbangan Pengembangan Intitusi (SPI)-nya, bisa mengajukan permohonan untuk memperoleh penundaan, penurunan, atau pembayaran uang SPI secara mengangsur”, poin 9 pada keterangan pers tertanggal 18 September itu. Cara pengajuannya, disebutkan, mahasiswa bersangkutan dapat memasukkan surat permohonan kepada rektor melalui laman website resmi Unkhair dengan melengkapkapi berkas yang sudah ditentukan sebagai persyaratannya.

“Surat Permohonan disampaikan melalui laman http://pukt.unkhair.ac.id dengan melampirkan data berupa:  a. Surat Permohonan; b. Kartu Keluarga; c. Foto Rumah; d. Rekening Listrik; e. Surat Keterangan dari Kantor Lurah atau Surat Pernyataan dari RT/RW/2 orang tetangga terdekat dengan rumah; f. Tatacara penyampaian permohonan bisa dengan membaca panduan PUKT yang ada pada laman http://pukt.unkhair.ac.id” isi poin siaran pers Warek II Unkhair.

Pernyataan Rektor

Rektor Unkhair Husen Alting kemudian memberi pernyataan bahwa pembayaran IPI diperuntukkan semata demi peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Ia menyebut, dengan diberlakukannya kebijakan itu maka mahasiswa yang berada pada kategori mampu dapat memberi iuran pembangunan bagi kampus.

“Faktanya kebanyakan orang kaya selama ini tidak bisa memberikan sumbangan karena pemberlakuan IPI belum ada. Padahal dari sisi kemampuan ekonomi mereka bagus sehingga pembayaran IPI harus dibuat secara maksimum,” ujar Husen, dikutip di indotimur.com (21/9/2020).

Meski ditengarai membebankan ekonomi mahasiswa, kata Husen, pemberlakuan IPI tidak dimaksudkan untuk mempersulit mahasiswa yang ingin kuliah di Unkhair.

“Maka prinsip saya tidak membiarkan mahasiswa tak bisa kuliah akibat tidak bisa membayar. Artinya saya siap membantu mahasiswa yang terkendala secara biaya ekonomi, asalkan yang bersangkutan datang di Rektorat maka kami siap bantu,” ujar Rektor dua periode itu.

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *