Press "Enter" to skip to content

Virus Cilaka

jauh sebelum covid-19 merebak, virus cilaka bernama omnibus law telah menjadi malapetaka negeri ini

Sabtu, 21 Maret 2020, konflik agraria kembali menelan nyawa. Dua orang petani di Desa Pagar Batu, Kabupaten Lahat, pupus, sementara jumlah lain mengalami luka-luka. Terduga sebagai pelaku kekerasan adalah pihak keamanan PT Artha Prigel bersama aparat kepolisian. Korban dihajar menggunakan senjata tajam saat melakukan protes terhadap perusahaan yang masih melakukan aktivitas di atas tanah sengketa.

Siang itu hawa matahari tak begitu panas. Terik justru datang dari setiap mata pengendara, seakan menaruh awas. Ya, ini masa pandemi. Dan mahasiswa yang baru saja melakukan longmars dari Kelurahan Sasa dan Gambesi, mulai berkumpul di Sekitaran Tugu Makugawene, Kelurahan Kalumata, Ternate.

Senin, 23 Maret 2020 itu adalah aksi penolakan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang sementara ini menjadi perhatian pemerintah. Yang akan disuarakan di Depan Gedung DPRD Kota Ternate.

Sambil beristirahat menunggu kedatangan massa aksi lainnya dari bilangan Utara Ternate, dan berembuk untuk membicarakan arahan kepolisian yang meminta massa membubarkan diri, dengan alasan larangan berkumpul di masa wabah Covid-19. Tak berselang lama, satu anggota aksi ditarik paksa selanjutnya babak belur dipukul polisi, massa diusir , perempuan tersungkur setelah didorong oleh aparat dan empat orang lainnya ditahan.

Di Bekasi, pada 26 Maret kemarin, aksi mogok kerja yang dilakukan oleh buruh es krim aice dari PT Alpen Food Industry, dibubarkan oleh aparat kepolisian. Polisi berdalih, tindakan itu guna menghindari penularan virus corona. Sementara di dalam pabrik, aktivitas kerja terus berjalan dan masalah kesewenang-wenangan perusahaan atas buruh sebagaimana yang disuarakan oleh Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia (SGBBI), belum juga terselesaikan.

Setelah membaca, memahami dan merasakan sendiri kejadian di atas, saya teringat ungkapan mahsyur dari seorang penyair Romawi Kuno, Quintus Horatius: “De te fabula narratur!” (Begitulah engkau sendiri menuturkan hikayat siapa dirimu sebenarnya!)

Badai besar sedang melanda negara kita hari ini. Mewabahnya virus corona (Covid-19), menjadi momok menyeramkan seantero negeri. Jauh sebelum covid-19 merebak, sistem pemerintahan kita telah colaps, dapat dilihat dari berbagai aksi-aksi protes yang digencarkan, dan kecaman mereka terhadap sistem pemerintahan negara yang dinilai hanya menghamba pada investasi.

Dalam masa pemerintahan Jokowi, pada periode kedua ini, muncul satu regulasi; Omnibus Law -sebuah ancaman yang bagi saya cukup berarti. Payung hukum terbesar yang lahir demi kepentingan nilai lebih. Regulasi yang digadang-gadang dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional, pada kenyatannya hanya semakin memperburuk keadaan, karena tidak memerhatikan kondisi kelas pekerja yang nantinya paling merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

Di dalam draf RUU Omnibus Law Ciker (Cipta Kerja), termuat sejumlah pasal yang tumpang tindi dengan beberapa peraturan dalam UU ketenagakerjaan. Batas kerja lembur yang diperpanjang menjadi 4 jam/hari atau 18 jam/minggu, yang tentu menyalahi isian pasal 78 ayat (1) UU Ketenagkerjaan No 13 Tahun 2003.

Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimun Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dan Upah Minimun Sektoral Provinsi (UMSP) dihilangkan dalam RUU Ciker ini, yang ada hanyalah Upah Minimun Provinsi (UMP). Sebagai contoh yang merakasan dampaknya adalah buruh di Bekasi, yang UMK nya saat ini 4,49 juta, nanti sesuai RUU Ciker, bisa digaji hanya 1,81 juta mengikuti UMP Jawa Barat. Miris bukan?

Belati yang diletakkan ke leher buruh tidak hanya itu. Upah minimun padat karya yang dinilai lebih rendah, kenaikan upah minimun yang hanya senilai pertumbuhan ekonomi, dihapuskannya sanksi pidana dan denda keterlambatan perusahaan membayar upah buruh, pesangon yang tidak jelas, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil yang nantinya hanya akan ada buruh harian, lepas dan borongan (Pasal 88 B RUU Ciker).

Belum lagi soal hak-hak maternitas buruh perempuan yang sama sekali tidak disebutkan. Maka, dapat kita ketahui dengan jelas bahwa RUU Ciker telah mereduksi fungsi UU Ketenagakerjaan dalam melindungi para pekerja. Pasal 35 UU Ketenagakerjaan dihapuskan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT) tidak dibatasi 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali. Artinya akan ada buruh kontrak selamanya.

Apa yang dirasakan oleh kita?

Omnibus law paling banyak akan menyasar persoalan tanah, eksploitasi sumber daya alam. Aktivitas deforestasi semakin meningkat dan kerusakan ekologi masif terjadi. Yoo wes, seng penting investasi!

Setidaknya ada tiga UU yang akan banyak dilakukan perubahan, penghapusan atau penambahan pasal, yakni UU No. 4 tahun 2008, UU No. 32 tahun 2009 dan UU No. 41 tahun 1999. Dari 11 (sebelas) klaster dalam omnibus law, terdapat setidaknya 6 (enam) klaster yang terindikasi menghamba pada modal karena menguatkan logika investasi (kepastian, keamanan dan kenyamanan berusaha), dengan penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, penggunaan sanksi, pengendalian lahan, dan kemudahan proyek pemerintahan.

Lalu siapa yang dipencundangi dan ditendang?

Tiga peristiwa yang menjadi catatan-catatan pembuka dalam tulisan ini adalah bukti kecil untuk menjelaskan semuanya. Bahwa tanah yang ditinggali selama ratusan tahun lamanya, hak kepemilikannya tak berarti apa-apa di mata negara. Senjata dan pentungan polisi adalah kebenaran tertinggi di dalam negara demokrasi Indonesia. Serta perihal keguguran kandungan yang dialami oleh Buruh di PT Alpen Food Industry akibat kerja lembur dan jam malam adalah urusan buruh sendiri, dan pemecatan adalah hak prerogatif si Tuan. Dan ini semua telah terjadi sebelum Omnibus law Ciker diterapkan.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, see you goodbye.

Tidak! Sebagai rakyat dan manusia yang sadar, kita tentu masih punya tekad dan harapan. Kita tidak lagi bisa berharap pada sistem hari ini yang lamban, aparatus negara yang bobrok, yang kesemuanya hanya pandai menyebarkan kepanikan massal tanpa langkah tegas yang komprehensif dan massif menyelesaikan kondisi mendesak rakyat.

Sudah saatnya rakyat menentukan jalannya sendiri. Mahasiswa harus bergerak, tentunya. Bukan dengan tindakan barbar ala rezim otoriter dan militeristik bak kasus yang dialami oleh anggota LPM Progress atas tindak pemukulan dari oknum Hijau Hitam Angkatan Tak Bersenjata.

Tapi mahasiswa, perempuan, buruh, pejuang lingkungan dan massa rakyat seharusnya sudah mulai mengonsolidasikan perlawanan, membangun mosi ketidakpercayaan atas sistem pemerintahan hari ini.

Sekali lagi, sudah saatnya rakyat menentukan jalannya sendiri. Kosongkan pabrik-pabrik, gencarkan sikap kemuakan atas perlakuan pemerintah yang menjadikan buruh sebagai tumbal krisis.

Melawanlah dengan segala cara yang bisa kita kerjakan. Karena sejatinya, setelah massa pandemik ini usai, problem sesungguhnya telah hadir di depan mata, menunggu tanah-tanah di Halmahera dirampas tanpa sisa.


O L E H
Aksara Semesta
Penulis Lepas

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *