LPM Mantra —Sebagai mahasiswa, kita tentu berharap bahwa Presiden BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) menjadi suara kritis yang berpihak pada kepentingan publik dan lingkungan. Karena itu, keputusan Presiden BEM Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun Ternate untuk menjalin kerja sama dengan Bupati Halmahera Tengah menimbulkan banyak tanda tanya dan kekecewaan.
Di Halmahera Tengah sendiri, masyarakat telah lama menyuarakan persoalan serius terkait kerusakan ekologi, pencemaran laut, serta meningkatnya kasus kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Berbagai kelompok warga dan komunitas lingkungan sudah berulang kali meminta perhatian dan transparansi pemerintah daerah, tetapi respons yang diterima justru dirasa belum memadai. Dalam situasi seperti ini, kami berharap pemimpin mahasiswa justru berdiri bersama rakyat, bukan merapat ke kekuasaan tanpa sikap kritis.
BEM seharusnya menjadi ruang moral, tempat anak muda menegaskan bahwa keberpihakan kepada masyarakat dan lingkungan tidak bisa dinegosiasikan. Ketika terjadi kerja sama dengan pihak yang tengah dikritik publik atas persoalan-persoalan ekologis, Presiden BEM perlu menyampaikan alasan yang jelas, sikap yang tegas, dan jaminan bahwa kepentingan mahasiswa serta masyarakat tidak dikorbankan.
Tanpa penjelasan yang transparan, langkah ini terlihat seperti pengabaian terhadap aspirasi warga Halmahera Tengah yang sedang menghadapi pencemaran laut, hilangnya ruang hidup, serta masalah kesehatan yang makin meningkat. Kami membutuhkan pemimpin mahasiswa yang berdiri bersama korban, bukan yang mengakomodasi kenyamanan kekuasaan.
Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan, bahwa gerakan mahasiswa kehilangan maknanya ketika keberpihakan pada rakyat tergantikan oleh kedekatan dengan penguasa.
Penulis: Rifya Rusdi
Editor : Apdoni Tukang
Ilustrasi : Agung
