LPMMantra— Jalanan Kota Ternate dipenuhi suara perlawanan pada Jumat (1/5/2026). Ratusan massa yang tergabung dalam Front Perjuangan untuk Demokrasi (FPUD) memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei. Mereka membawa sederet tuntutan politik, ekonomi, dan sosial pada pemerintah yang dinilai terus menindas kelas pekerja.
Demonstrasi sejumlah mahasiswa tersebut berlangsung sekitar 14.00 hingga 18.00 WIT , dan dipusatkan di pelataran Kantor Wali Kota Ternate. Massa sebelumnya berkumpul dari Kelurahan Fitu, lalu bergerak menuju depan kediaman Gubernur Maluku Utara, sebelum memusatkan aksi di kantor wali kota sekitar pada sore hari.
Bagi massa aksi, May Day bukan sekadar seremoni tahunan yang dipenuhi spanduk dan pidato formal. Hari Buruh Internasional dipandang sebagai sejarah panjang perjuangan kelas pekerja dunia dalam melawan sistem kapitalisme yang dianggap menindas dan menghisap tenaga buruh demi keuntungan modal.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menjelaskan bahwa sejak abad ke-19 kaum buruh di berbagai negara telah berjuang menghadapi kondisi kerja yang tidak manusiawi. Eksploitasi tenaga kerja, jam kerja panjang, upah murah, hingga represi brutal negara terhadap gerakan rakyat. Dari perjuangan itulah lahir berbagai tuntutan dasar seperti pembatasan jam kerja, perlindungan tenaga kerja, serta pengakuan hak-hak dasar buruh. Namun lebih dari satu abad berlalu, menurut mereka, nasib buruh masih belum benar-benar berubah.
Kapitalisme disebut terus menjelma menjadi sistem yang mempertahankan ketimpangan. Krisis global yang dipicu konflik geopolitik negara-negara imperialis dinilai semakin memperburuk kehidupan kelas pekerja. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan upah, lonjakan harga energi, inflasi, hingga memburuknya kondisi kerja dianggap bukan sekadar fenomena ekonomi biasa, melainkan akibat langsung dari sistem yang menempatkan keuntungan di atas keselamatan manusia.
Di Indonesia, massa aksi menilai dampak krisis global bertemu dengan persoalan lama yang hingga kini tidak pernah diselesaikan negara. Model pembangunan yang bertumpu pada investasi murah dan eksploitasi tenaga kerja dinilai memperlihatkan bahwa pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan modal dibanding kepentingan rakyat pekerja.
Sepanjang tahun 2025, gelombang PHK disebut terus meningkat dan mencapai puluhan ribu buruh. Bagi massa aksi, angka tersebut bukan hanya statistik, tetapi gambaran rapuhnya sistem ketenagakerjaan nasional. Banyak pekerja kehilangan pekerjaan tanpa kepastian pesangon, tanpa perlindungan sosial, dan tanpa jaminan masa depan yang layak.
Selain itu, mayoritas tenaga kerja Indonesia yang tersebar di berbagai sektor disebut masih bekerja dalam kondisi rentan: minim perlindungan, tanpa jaminan sosial memadai, dengan tingkat pendapatan yang rendah, serta jam kerja yang panjang.
Koordinator aksi, Yasir Ashar, menegaskan epanjang 2025 ada ribuan kasus PHK . Banyak pekerja kehilangan pekerjaan tanpa kejelasan pesangon maupun hak dasar lainnya.
“Situasi ini menunjukkan buruh terus dipaksa bekerja dalam sistem yang tidak adil.,” ujarnya saat menyampaikan orasi.
“Kaum buruh dipaksa bekerja hampir 24 jam dengan tenaga ekstra, tetapi upah yang mereka dapat justru lebih rendah dari keringat yang mereka keluarkan,” sambungnya.
Tidak hanya berbicara soal buruh industri, massa aksi juga menyoroti persoalan perampasan ruang hidup yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Maluku Utara. Mereka menilai kehadiran industri tambang di daerah tersebut telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup petani dan nelayan.
Kerusakan ekologi, pencemaran lingkungan, serta hilangnya ruang hidup masyarakat disebut sebagai konsekuensi nyata dari ekspansi industri ekstraktif yang terus mendapat dukungan negara. Sementara itu, pemerintah daerah dinilai abai terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dialami masyarakat. Massa aksi juga menyinggung berbagai kasus kecelakaan kerja di kawasan industri tambang seperti PT IWIP dan perusahaan tambang lainnya di Halmahera. Peristiwa-peristiwa tersebut dianggap sebagai bukti buruknya perlindungan terhadap keselamatan kerja buruh di sektor industri.
Selain persoalan ekonomi dan lingkungan, FPUD turut menyoroti praktik kriminalisasi terhadap gerakan buruh dan tani. Mereka menilai demokrasi hari ini semakin represif ketika aparat negara justru digunakan untuk membungkam suara rakyat.
“Buruh dan petani dianggap berbahaya, sementara korporasi dan oligarki diberikan karpet merah,” menjadi salah satu seruan yang terus disampaikan dalam aksi.
Dalam tuntutannya, massa mendesak pemerintah menghentikan kriminalisasi gerakan buruh dan tani, menyediakan ambulans laut untuk warga Batang Dua, Hiri, dan Moti, menyelesaikan persoalan air bersih di Kota Ternate, mengaktifkan kembali Pasar Sasa, menolak reklamasi di Maluku Utara, serta mewujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis.
Mereka juga menuntut industrialisasi nasional di bawah kontrol buruh dan rakyat, reforma agraria, upah layak nasional, hingga penolakan terhadap liberalisasi pendidikan dan skema perdagangan tenaga kerja.
Sepanjang aksi berlangsung, massa menyampaikan orasi secara bergantian dengan pengawalan aparat kepolisian. Sejumlah ketegangan sempat terjadi di lokasi aksi, namun demonstrasi tetap berlangsung hingga sore har, sebelum akhirnya massa dibubarkan aparat dari Polres Ternate menjelang pukul 18.00 WIT.
Penulis: Agoong
Editor: LPM Mantra
UKM Media-Jurnalistik
~ Ritual Bertutur Mahasiswa ~
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun
“Kebenaran tak bisa dibungkam dan Fakta adalah garis terakhir pertahanan”