Supremasi Sipil di Ambang Kehancuran

Dua hari lalu, saat hujan deras mengguyur Ternate, saya berbincang panjang dengan seorang sahabat tentang makin lemahnya supremasi sipil di Indonesia. Sesekali kami meneguk titik nol dingin sambil membahas berbagai kegelisahan yang belakangan semakin terasa nyata.

Percakapan itu menyoroti banyak persoalan terkait pelemahan supremasi sipil setelah lebih dari setahun kepemimpinan Prabowo Subianto. Kami sama-sama resah melihat arah demokrasi Indonesia yang perlahan seperti kembali ke situasi 32 tahun silam.

Keresahan itu bukan tanpa alasan. Jika belajar dari berbagai pengalaman sejarah, kasus, dan peristiwa sepanjang 2025 hingga Mei 2026, terlihat jelas bahwa sejak resmi dilantik, Prabowo yang berlatar belakang militer mulai mengambil banyak kebijakan yang memberi ruang besar bagi keterlibatan militer di ranah sipil.

Baca Juga : Catatan Sembilan Tahun LPM Mantra Berkiprah

Salah satunya ketika ia menunjuk Teddy sebagai Sekretaris Kabinet. Kebijakan ini sejak awal menuai kritik publik karena di tengah semangat reformasi, militer aktif kembali diberi ruang menduduki jabatan sipil. Polemik itu bahkan menjadi perdebatan luas di ruang publik.

Bukan hanya soal penempatan militer aktif di jabatan sipil. Keterlibatan militer semakin meluas melalui berbagai program pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembukaan lumbung pangan, keterlibatan dalam unit usaha Bulog, pengawasan Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Masih banyak kebijakan lain yang secara terang-terangan menunjukkan kembalinya praktik dwifungsi militer.

Belakangan, keterlibatan militer bahkan semakin jauh masuk ke wilayah kontrol terhadap rakyat sipil. Terutama jika melihat berbagai peristiwa sepanjang awal 2026. Salah satunya kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andri Yunus, yang kini telah masuk persidangan di Pengadilan Militer. Kasus ini mengingatkan kembali pada praktik Orde Baru, ketika rakyat sipil yang kritis terhadap kekuasaan diteror, diculik, bahkan dihilangkan nyawanya karena bersuara.

Baca Juga : Mengapa Nobar Pesta Babi Dibubarkan?

Kasus lain adalah rangkaian teror kepala babi dan kepala tikus di kantor Tempo pada 2025 lalu. Teror itu muncul ketika Tempo gencar mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo yang dianggap semakin militeristik.

Kini keterlibatan militer semakin nyata di depan mata. Jika sebelumnya rakyat, mahasiswa, dan kelompok sipil hanya mengetahui praktik pembatasan kebebasan ala militer melalui lembaran sejarah Orde Baru, hari ini ketakutan itu kembali hadir dalam kenyataan.

Lihat saja kasus pembubaran nonton bareng film Pesta Babi di berbagai daerah sejak film garapan Dandhy Laksono itu dirilis. Pembubaran terjadi di banyak ruang publik maupun kampus.

Di Ternate, misalnya, pelaksanaan nobar sampai dua kali dihentikan dengan dalih yang sebenarnya mengingatkan pada propaganda lama era 32 tahun silam. Bedanya hanya pada waktu, sementara praktiknya tetap sama: diskusi, berkumpul, dan berserikat kembali dianggap sebagai ancaman bagi negara.

Pada akhirnya, militer yang seharusnya kembali ke barak dan fokus mengurus pertahanan negara, justru semakin masuk mengurusi kehidupan sipil. Kondisi ini perlahan menjadikan militer sebagai bayang-bayang menakutkan bagi masa depan kebebasan rakyat dan demokrasi Indonesia.

Ironisnya, belakangan muncul pula upaya memperkuat posisi militer di ranah sipil melalui rencana pembangunan 750 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan untuk mengawal 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pertanyaannya, apa urgensi pembangunan batalyon tersebut? Jawabannya sederhana: memperkuat kembali dwifungsi militer yang sejatinya telah dikoreksi sejak reformasi.

Baca Juga : Relevansi Spirit Soe Hok Gie: Menelanjangi Intelektual yang Kehilangan Integritas

Dengan demikian, semakin terlihat bahwa rezim ini sedang bergerak menuju otoritarianisme. Ketika militer ditempatkan secara besar-besaran di ranah sipil, maka secara tidak langsung kebebasan rakyat ikut berada dalam kontrol kekuasaan. Padahal dalam negara demokrasi, militer semestinya tunduk di bawah supremasi sipil. Artinya, mereka tidak boleh mencampuri urusan masyarakat sipil dan harus fokus menjaga pertahanan negara.

Diskusi panjang saya dan sahabat malam itu juga menyinggung fenomena penggiringan isu “antek asing” oleh sejumlah buzzer di media sosial. Belakangan, kampanye buzzer untuk mengcounter kritik terhadap kebijakan pemerintah semakin agresif.

Mereka membangun narasi tandingan untuk meredam kritik terhadap Presiden, situasi nasional, dan kondisi demokrasi yang terus memburuk.

Fenomena menggiring kritik publik seolah-olah didanai asing sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Praktik seperti ini sudah ada sejak era Orde Baru, hanya saja kini berlangsung dalam situasi dan medium yang berbeda.

Di era digital yang serba cepat, propaganda “antek asing” jauh lebih mudah disebarkan. Narasi itu menjadi alat kekuasaan untuk membenarkan kebijakan sekaligus menangkis kritik publik.

Namun di sisi lain, kondisi tersebut justru menunjukkan adanya ketakutan negara terhadap kritik dan upaya menutupi berbagai kebijakan bermasalah, terutama dalam pengelolaan sumber daya, keamanan, dan semakin luasnya ruang bagi militerisme di ranah sipil.

Lalu apa ancaman terbesar dari narasi tandingan yang terus diproduksi kekuasaan itu? Jawabannya jelas: menguatnya otoritarianisme negara.

Penulis : Fadli | Jurnalis 

Editor : Redaksi LPM Mantra