Mahasiswa Ternate Menggugat : Berikan Kartu Merah untuk Pemerintah

LPM Mantra – Gelombang protes mahasiswa terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan kondisi ekonomi nasional meletup di Ternate. Aksi mahasiswa tersebut berlangsung di sejumlah titik pada Senin (15/6/2026).

Aksi yang melibatkan mahasiswa dari berbagai organisasi pergerakan, termasuk Aliansi BEM Bergerak yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa Universitas Khairun (Unkhair), digelar di kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara dan Kantor Wali Kota Ternate.

Dalam aksi serentak tersebut, menayangkan satu momen semiotik pemberian kartu merah kepada pemerintah menyerukan agenda Reformasi Jilid II sekaligus mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan berkontribusi terhadap memburuknya kondisi ekonomi masyarakat.

Baca Juga : Aksi May Day dan Hari Pers Sedunia, AJI Ternate Soroti Buruknya Kebebasan Pers

Pantauan Mantra, aksi yang berlangsung sejak pukul 12.00 WIT hingga sore hari itu diwarnai ketegangan antara massa aksi dan aparat keamanan. Salah satu peserta aksi, Amex, menyampaikan keberatannya terhadap upaya aparat yang meminta massa menghentikan pembakaran ban selama demonstrasi berlangsung.

Koordinator Lapangan Aksi, Imam Irwan, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk respons terhadap arah kebijakan pemerintah serta kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin memburuk, termasuk dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Melihat situasi nasional saat ini, aksi ini hadir sebagai bentuk respons terhadap arah kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan BBM yang dipengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah. Kondisi ini berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya kepada Mantra di sela-sela aksi.

Baca Juga : Aksi IWD FPUD: Suara Perempuan, Suara Kelas Tertindas

Selain menyoroti kenaikan harga BBM, mahasiswa juga mengkritik sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Menurut mereka, pelaksanaan kedua program tersebut masih menyisakan berbagai persoalan, baik dari sisi kebijakan maupun implementasi di lapangan.

Sementara itu, Presiden BEM Unkhair, M. Fatahuddin Hadi, menilai program-program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak membebani anggaran negara dan mengganggu sektor-sektor prioritas lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Jika memang tidak berjalan efektif, pemerintah harus meninjau kembali pelaksanaannya agar tidak membebani APBN dan mengurangi perhatian terhadap sektor pendidikan maupun kesehatan,” tegas Fatahuddin.

Baca Juga : Dua Kali Aksi Harita Group Abaikan Tuntutan Warga Kawasi

Aliansi BEM Bergerak menyatakan akan terus mengawal seluruh tuntutan hingga mendapatkan respons dari pemerintah.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan aksi lanjutan apabila tuntutan ini tidak ditindaklanjuti. Pemerintah pusat maupun daerah harus serius menyelesaikan persoalan yang kami suarakan hari ini,” tutupnya.

Mahasiswa juga menyoroti keterlibatan TNI dan Polri dalam ranah sipil. Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi melemahkan supremasi sipil dalam sistem demokrasi serta mempersempit ruang kritik masyarakat terhadap pemerintah.

Selain mengangkat isu nasional, Aliansi BEM Bergerak juga menyoroti sejumlah persoalan daerah di Maluku Utara, mulai dari perizinan pertambangan, kasus pembunuhan di kawasan Halmahera Timur (Haltim) dan Halmahera Tengah (Halteng), hingga tunggakan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan 16 tuntutan. Di antaranya, menuntut pemerintah menurunkan harga BBM, mencabut UU TNI dan UU Polri, menurunkan harga sembako, menangkap mafia BBM di Ternate.

Baca Juga : Konvergensi di Tengah Perbedaan

Menekankan pemerintah mengusut tuntas kasus pembunuhan di Haltim-Halteng, menolak proyek Giant Seawall, menarik militer kembali ke barak, menghapus program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, serta mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan mencopot Bahlil Lahadalia serta Natalius Pigai dari jabatan menteri.

Selain itu, massa juga mendesak pemerintah segera mengesahkan UU Masyarakat Adat, menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, mewujudkan pendidikan gratis, dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Mereka juga meminta pemerintah menyiapkan mitigasi sektor transportasi dan kebutuhan dasar di Maluku Utara, mempertegas skema kuota Pertalite di Maluku Utara, mengoptimalkan APBD untuk kepentingan rakyat Maluku Utara, serta mendesak Gubernur Maluku Utara segera membayarkan gaji P3K yang masih tertunggak.

Penulis : Agung | Pimpinan Umum Mantra 

Editor : Tim Redaksi