Pesta Babi dan Suara Perlawanan dari Warga Kawasi

LPM Mantra-Pelataran jalan Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan begitu ramai, saat pagelaran nonton bareng (nobar) film Pesta Babi karya Watchdoc, minggu malam (17/5/2026).

Nobar yang diinisiasi Komunitas Canga Kawasi itu berlangsung di pelataran jalanan umum desa. Film karya sutradara Dandhy Dwi Laksono yang memiliki kemiripan dengan situasi Pulau Obi tersebut menarik antusias anak-anak maupun lansia untuk menonton dan berdiskusi.

Selama lebih dari satu jam warga Kawasi menyaksikan bagaimana hutan maupun warga Papua tersisih atas nama pembangunan.

Film tersebut meninggalkan pesan perlawanan yang kian kuat terutama di wilayah-wilayah adat termasuk Desa Kawasi yang beberapa tahun terakhir berhadapan dengan PT Harita Group.

Warga Kawasi, Jemi Karteang, mengatakan pengrusakan lingkungan yang terjadi di Papua dalam film Pesta Babi tidak jauh berbeda dengan kondisi yang dihadapi warga kawasan lingkaran
tambang Kawasi.

“Pengrusakan hutan, maupun intimidasi dan lain-lain di film Pesta Babi adalah bentuk nyata yang dirasakan warga Papua Selatan. Ini juga sama dengan yang kami warga Kawasi hadapi,” ujarnya usai nobar.

Narasumber Pesta Babi Desa Kawasi, Mubaligh Tomagola, menuturkan film Pesta Babi memberi pesan, maupun kesan yang kuat bagi generasi muda, khususnya di masyarakat adat di Papua maupun Indonesia.

“Kejahatan yang terstruktur dan sistematis dalam film pesta babi menunjukan ada yang harus dikorbankan. Tentu – korban dari semua itu adalah masyarakat adat dan generasi mendatang,” tuturnya.

Aktivis Lingkungan itu juga menelisik fakta di Maluku Utara yang memiliki korelasi dengan film Pesta Babi. Menurutnya, negara kini tampak tidak main-main dalam melancarkan program nasional untuk mengeruk habis sumber pangan lokal di daerah-daerah seperti Maluku Utara. Ironisnya, ratusan bahkan ribuan wilayah adat justru menjadi sasaran mesin-mesin penghancur seperti ekskavator.

“Kalau di tanah Papua pemerintah menggandeng pengusaha untuk menghancurkan wilayah adat. Maka di Maluku Utara pemain kuncinya adalah pemerintah yang pada saat bersamaan, juga bertindak sebagai pengusaha dan turut andil dalam kerusakan tanah adat,” pungkasnya.

Editor: LPM Mantra