Aksi IWD FPUD: Suara Perempuan, Suara Kelas Tertindas

LPMMantra—Dalam rangka menyongsong International Women’s Day, Front Perjuangan untuk Demokrasi (FPUD) Menggelar seruan aksi di depan Kantor Walikota Ternate, Minggu (08/03/26).

Dalam aksi tersebut diikuti oleh 10 gerakan organisasi yang ada di Maluku Utara yakni LMID, FSPBI, PMII Komisariat Unkhair, SEKBER, FMR, SC MU, GAMHAS, PEMBEBASAN, FORSAS MU, dan AM.

Gerakan aksi tersebut massa menyuarakan isu sentral “Perempuan Bersatu Lawan Rezim Prabowo–Gibran, Hancurkan Kapitalisme–Imperialisme.” Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi setiap gerakan organisasi yang tergabung pada sore itu.

Amex selaku koordinator lapangan aksi, menyampaikan bahwa seruan aksi IWD ini untuk menyuarakan perlawan atas sistem sistem yang tidak membela hak hak manusia, terutama hak- hak perempuan. Bahwa aksi ini hadir karena adanya ruang ruang kelas tertindas baik buruh perempuan maupun laki-laki.

“Sistem sampai saat ini ada karena lahir dari embrio menindas, perempuan tidak diberikan ruang baik dalam pekerjaan maupun dalam politik dan perempuan/buruh kelas tertindas yang selalu menyuarakan hak hak ini” ujar Amex saat dihubungi Mantra.

Korlap Aksi ini juga menaruh harapan dari semua permasalahan yang dihadapi oleh rakyat melalui propaganda yang kami lakukan pada aksi IWD bisa tersuarakan ke seluruh maluku utara dan bahkan seluruh lapisan masyarakat tertindas di dunia agar semangat ini terus diperjuangkan untuk melawan sistem kapitalisme.

Ia juga menyampaikan untuk mencapai kemenangan melawan kapitalis kita perlu adanya kesadaran dan harus terorganisir dan terus bersolidaritas untuk bisa melawan antagonisme kelas ini sehingga rakyat bisa merebut hak hak tersebut.

“Untuk bisa melawan kapitalisme yang terus mengambil hak hak rakyat tertindas, yang bisa kita lakukan adalah terus bersolidaritas, saling mengorganisir dan bersatu agar agitasi dan propaganda aksi saat IWD ini bisa didengar seluruh lapisan masyarakat” ujar Amex.

Dalam aksi tersebut, peserta demonstrasi turut menyoroti belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang hingga kini masih tertunda. Mereka menilai selama lebih dari 20 tahun pekerja rumah tangga yang sebagian besar berasal dari wilayah pedesaan dan didominasi perempuan belum memperoleh pengakuan hukum sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan dan jaminan kerja yang layak.

Massa aksi juga mengkritik lemahnya pengawasan serta lambatnya respons pemerintah dalam menangani persoalan pekerja rumah tangga. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan rendahnya perhatian negara terhadap jutaan pekerja yang selama ini berperan penting menopang kehidupan rumah tangga dan ekonomi masyarakat.

Menjelang akhir kegiatan, demonstran membacakan sejumlah tuntutan yang menjadi agenda perjuangan bersama, antara lain mendesak segera disahkannya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, pemenuhan hak maternitas bagi buruh perempuan, serta penyelesaian berbagai kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Maluku Utara.

Selain itu, mereka juga menuntut kenaikan upah buruh, penghentian aktivitas produksi sejumlah perusahaan tambang seperti PT MAI, PT MHM, dan PT HTE, serta menghentikan kriminalisasi terhadap warga Sagea Kiya. Massa turut mendesak pengusutan tuntas kasus pembunuhan di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.

Isu lingkungan dan ruang hidup masyarakat juga menjadi sorotan, termasuk penolakan terhadap reklamasi di Maluku Utara, penolakan proyek geothermal di Talaga Rano, Halmahera Barat, serta pencabutan seluruh izin usaha pertambangan di wilayah tersebut.

Dalam tuntutan sosial-politik yang lebih luas, peserta aksi menyerukan pemberian kuota minimal 50 persen bagi perempuan di dunia kerja, penarikan militer organik maupun non-organik dari tanah Papua, pengembalian militer ke barak, serta penghapusan utang luar negeri.

Mereka juga menuntut pendidikan dan layanan kesehatan gratis, penghapusan kekerasan berbasis gender, pemberantasan praktik prostitusi baik legal maupun ilegal, serta pelaksanaan reforma agraria sejati.

Aksi ini juga berlangsung dengan tertib dan damai tanpa melibatkan kekerasan. Para peserta aksi menegaskan bahwa peringatan Hari Perempuan Internasional bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum politik untuk memperjuangkan keadilan sosial, kesetaraan gender, dan pemenuhan hak-hak perempuan secara nyata.

 

---

Penulis: Agung/Ketua Umum LPM Mantra 

Editor: Apdoni Tukang