Nobar dan Diskusi Film “Pesta Babi” Membuka Mata betapa Kejinya Kolonialisme di Negeri Tanah Papua

LPM Mantra_ Kolaborasi Samurai Malut, dJaman Malut, dan EK LMND Ternate menggelar kegiatan Nobar dan Diskusi Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di Aula Nuku, Kelurahan Gambesi, Kota Ternate, Rabu (29/4/2026) malam. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 20.00 hingga 23.00 WIT tersebut dihadiri lebih dari 60 peserta yang terdiri dari berbagai organisasi gerakan di Maluku Utara.

Kegiatan diawali dengan pemutaran film dokumenter Pesta Babi, karya sutradara Dandhy D Laksono bersama Cypri Dale. Film tersebut mengangkat kondisi masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan yang tengah berhadapan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) atas nama ketahanan pangan dan energi.

Film Pesta Babi mendokumentasikan proyek pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Mappi. Dokumenter itu memperlihatkan bagaimana proyek pembangunan tersebut berdampak terhadap ruang hidup masyarakat adat, lingkungan, serta memunculkan persoalan kemanusiaan di Tanah Papua.

Film dibuka dengan adegan masyarakat adat Suku Awyu di Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, memanggul batang kayu besar dan menancapkannya sebagai salib merah. Adegan tersebut kemudian dikontraskan dengan dokumentasi pembabatan hutan besar-besaran yang dikawal aparat militer di wilayah adat Suku Malind, Awyu, dan Muyu di Merauke, Boven Digoel, hingga Mappi.

Selain menyoroti pembukaan hutan dan ekspansi industri, film ini juga mengulas bagaimana proyek serupa telah dijalankan sejak era Presiden Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo, namun dinilai gagal menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat Papua.

Film tersebut turut memperlihatkan makna hutan bagi masyarakat adat Papua melalui dokumentasi upacara Awon Atatbon atau pesta babi yang digelar oleh Wilem Wungim Kimko di tanah adat marga Kimko Jinipjo dan Kimko Metemko di Kabupaten Boven Digoel pada 2025. Upacara tersebut disebut dipersiapkan selama 10 tahun dengan mengandalkan hasil hutan adat.

Usai pemutaran film, diskusi berlangsung cukup dinamis dengan menghadirkan tiga narasumber, yakni Yoesran Sangaji, Faris Bobero, dan Azzan Wafiq Agnurhasta.

Dalam sesi diskusi, Yoesran Sangaji menyoroti keterkaitan kondisi di Papua dengan kepentingan energi dan ekonomi global. Ia menilai pendekatan militeristik yang diterapkan di Papua meninggalkan trauma panjang bagi masyarakat sipil.

“Kondisi yang ada di Papua dapat dihubungkan dengan kepentingan energi global. Militerisme meninggalkan trauma bagi masyarakat dan cara seperti ini seharusnya tidak perlu ada. Seperti yang ada dalam film, ‘lambang negara saja tidak menghargai ko’,” ujar Yoesran dalam sesi tanya jawab.

Sementara itu, Faris Bobero menjelaskan bahwa persoalan Papua tidak hanya berkaitan dengan pembangunan, tetapi juga menyangkut cara pandang terhadap alam dan kehidupan masyarakat adat.

Menurutnya, banyak proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Ia mengatakan masyarakat adat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan hutan dan tidak memandang alam semata-mata sebagai sumber ekonomi.

“Kalau berbicara soal kemerdekaan, berarti tidak ada penindasan. Ambisi yang dibangun sering kali tidak sesuai dengan kehidupan orang Papua. Orang sekarang menganggap hutan sebagai ekonomi, tapi masyarakat di sana melihat hutan sebagai ibu dan rumah, tempat mengambil secukupnya,” kata Faris dalam sesi diskusi.

Diskusi tersebut juga dipenuhi berbagai respons kritis dan emosional dari peserta, khususnya mahasiswa asal Papua yang hadir dalam kegiatan itu.

Nabo, salah satu mahasiswa asal Papua yang menjadi peserta diskusi, mengatakan bahwa kondisi di Papua saat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut.

“Apa yang terjadi di Papua seperti dalam film. Di Papua terjadi femisida, ekosida, dan genosida,” ujarnya.

Pernyataan lain yang turut menjadi perhatian datang dari Sukri, salah satu peserta kegiatan. Ia menyampaikan keresahan masyarakat Papua melalui pernyataan yang kemudian mendapat respons peserta lainnya.

“Kami cinta Indonesia, tapi Indonesia tidak cinta kami,” katanya.

Sementara itu, Ana, mahasiswa asal Papua yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengaku bagian film yang paling membekas baginya adalah ketika proyek-proyek pembangunan mulai masuk ke tanah Papua. Ia mengatakan adegan tersebut mengingatkannya pada tragedi Wamena Berdarah dan berbagai kekerasan yang dialami masyarakat Papua, khususnya perempuan.

Menurut Ana, perempuan menjadi kelompok yang paling dirugikan dalam berbagai konflik yang terjadi di Papua. Ia menyebut banyak perempuan mengalami kekerasan dan trauma berkepanjangan akibat tragedi kemanusiaan yang terjadi.

“Perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan. Banyak luka dan trauma yang sampai hari ini masih membekas, ungkapnya.

Sepanjang diskusi, peserta terlihat antusias mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pandangan terkait kolonialisme, eksploitasi sumber daya alam, militerisme, imperialisme, kapitalisme, hingga krisis lingkungan dan kemanusiaan di Papua. Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi bersama mengenai relasi negara, pembangunan, dan hak masyarakat adat di Indonesiha.

---

Penulis: Agung