Komnas Perempuan Desak Unkhair Penuhi Hak Korban, Tekankan HK Disanksi Tegas

LPM Mantra—Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Khairun, menjamin perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Pasalnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Program Studi Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP dan melibatkan pegawai Tata Usaha (TU) berinisial HK itu belum mendapatkan penanganan serius dari Satgas PPKPT Unkhair.

Sebelumnya kekerasan seksual yang dilakukan pegawai TU ini terjadi pada 24 November lalu. Korban dilecehkan HK saat mengurusi surat keterangan aktif kuliah. Meski kasus ini telah berlangsung sejak bulan November lalu, kebijakan Satgas PPKPT untuk melindungi korban belum diambil. Ironisnya pelaku kekerasan seksual HK hanya diberikan sanksi ringan oleh pihak kampus, berupa pemindahan tugas ke rektorat Unkhair.

“Kami tekankan satgas PPKPT Unkhair pastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya,” tegas Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfa Anshor saat dihubungi Mantra, Rabu (10/12/2025).

Baca Juga : Saya Dilecehkan saat Mengurus Surat Aktif Kuliah, Unkhair Justru Lindungi Pelaku

Maria menegaskan kasus kekerasan seksual secara verbal yang dilakukan salah satu pegawai TU FKIP, saat korban mengurus surat aktif kuliah adalah preseden buruk dan kejahatan pidana. Karena itu kata dia, Unkhair terutama Satgas PPKPT maupun pihak kampus harus mengambil kebijakan yang terukur. “Pelaku harus mendapatkan sanksi setegas-tegasnya. Kampus juga harus menjamin semua pengurusan administrasi korban saat kuliah,” tekanya.

Ia juga mengakui kasus kekerasan seksual di Malut angka relatif kecil, namun pihaknya meyakini masih banyak kasus yang tidak terlapor di Malut. Sehingga jumlah yang masuk di Komnas Perempuan justru tidak begitu besar. Kata dia, faktor kesadaran dan edukasi di lingkungan akademik dan masyarakat menyebabkan banyak korban enggan melapor. Karena itu perlu ada atensi dari semua pihak termasuk kampus.

“Korban tidak boleh menyimpan apa yang dialami. Sebab dampaknya adalah pelaku seolah merasa tindakan yang dilakukan normal. Kasus kekerasan seksual adalah tindak pidana dan harus diproses secara hukum,” tuturnya.

Menurutnya adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik terutama Unkhair, menunjukkan buruknya pengawasan dari PPKPT dan penegakkan regulasi dari aparat penegak hukum. “Kasus kekeran seksual yang terjadi ini akibat tidak becusnya lembaga kampus menjalankan tugas. Harusnya saat ada kasus seperti ini mereka mendatangi lokasi kejadian dan memastikan pelaku ditindak serta korban dapat perlindungan,” tukasnnya.

Ia juga menyesalkan terjadinya kasus kekerasan seksual di Unkhair. Padahal kata dia pihaknya baru saja mengunjungi Maluku Utara dan mengumpulkan akademisi dari perguruan tinggi termasuk didalamnya Unkhair untuk membahas kasus KS.

Baca Juga : Peringati Hari HAM, FPUD Soroti Kasus Kriminalisasi Masyarakat Adat

“Kita sayangkan masalah ini. Satgas harus bertindak. Kami sebelumnya mengundang Satgas PPKPT bahkan menjadi narasumber kemarin,”tutupnya.

Sementara itu, Ketua Satgas PPKPT Unkhair Yumima Sinyo saat dikonfirmasi Mantra berulang kali terkait upaya Satgas menangani kasus kekerasan seksual di FKIP enggan merespon meski terlihat aktif. Pertanyaan yang dikirim melalui aplikasi pesan whatsapp dan telepon tak dijawab hingga berita ini tayang.

Peliput : Tim Mantra 

Editor : Redaksi